Luhut dan Bahlil Tertarik Gantikan Airlangga, Jokowi Soal Isu Munaslub Golkar: Tak Ada Hubungannya dengan Pemerintah

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut berkomentar soal isu usyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Jokowi menegaskam isu tersebut tidak ada hubungannya dengan pemerintah, melainkan internal di partai berlambang beringin.

“Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Jokowi menyebut jika ada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mendorong digelarnya Munaslub guna menggantikan ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto adalah urusan masing-masing.

Diketahui ada dua Menteri Jokowi yang tertarik gantikan posisi Airlangga di Golkar, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Mrves) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Terkait Luhut dan Bahlil, Jokowi menilai hal tersebut merupakan urusan pribadi keduanya. Terlebih mereka meruapakan kader golkar atau pernah beada di Golkar.

“Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) punya keinginan itu urusan beliau-beliau. Bukan urusan kita. Urusan internal Golkar,” jelas Jokowi.

Munaslub Golkar

Kabar rencana penyelenggaraan Munaslub Golkar mengemuka setelah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui penyelenggaraan Munaslub.

Selain itu tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum DPP Partai Golkar.

Baca Juga: Jubir Anies Jawab Penolakan Menko Luhut Pemimpin yang Mau Lakukan Perubahan

Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, arah politik Partai Golkar saat ini tidak jelas.

Padahal kata dia, waktu pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menyisakan waktu tiga bulan lagi yakni pada Oktober 2023.

"Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian. Memimpin (sebagai) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan paling tidak meningkatkan suara dari 14 persen naik," ujar Lawrence TP Siburian di Jakarta, Selasa (12/7).

Sementara terpisah Airlangga Hartarto menyampaikan tidak ada rencana penyelenggaraan Munaslub.

Dia mendorong pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan Partai Golkar menunggu dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.

“Munas 2024, silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar ke 2024,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu (13/7). (Antara)