Setop Dapur MBG Baru! Pemerintah Bakal Audit dan Beri 'Rapor' Kinerja

Suara.com - Pemerintah memutuskan menghentikan sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah itu diambil untuk memfokuskan pembenahan kualitas layanan dapur MBG yang sudah beroperasi, termasuk merombak skema insentif dan menerapkan sistem penilaian kinerja.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan, pemerintah menilai jumlah SPPG yang ada saat ini sudah memadai sehingga perhatian berikutnya diarahkan pada penataan operasional.

"Yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi, fokus kepada SPPG yang sudah operasional," ujar Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Selain moratorium, Badan Gizi Nasional (BGN) juga tengah menyiapkan perubahan mekanisme pemberian insentif kepada SPPG.

Menurut Qodari, skema baru yang sedang disusun kemungkinan kembali mengaitkan besaran insentif dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing dapur MBG.

Pemerintah juga berencana menerapkan sistem grading atau pengelompokan kelas berdasarkan kualitas kinerja SPPG.

Melalui mekanisme tersebut, besaran insentif nantinya akan ditentukan oleh dua indikator utama, yakni jumlah penerima manfaat dan hasil penilaian kualitas layanan yang diberikan.

Qodari menjelaskan evaluasi terhadap SPPG akan diperketat, mulai dari kondisi fasilitas, kelengkapan persyaratan operasional, proses pengolahan makanan, hingga standar kesehatan dan kebersihan.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan mutu makanan yang diterima para siswa dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Baca Juga: Merasa Dibohongi, Elza Syarief Mundur sebagai Pengacara Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya

Ia mengatakan, setelah jaringan layanan MBG berkembang pesat dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah kini mengalihkan fokus dari ekspansi jumlah dapur ke peningkatan kualitas pelayanan.

"Jadi, fokusnya bukan lagi kepada kuantitas, tetapi kepada kualitas. Selain kualitas SPPG, ke depan juga diharapkan ada perbaikan dari segi efisiensi," kata Qodari.

Kebijakan tersebut diklaim Qodari menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola program MBG agar lebih efektif, efisien, dan mampu menjaga kualitas layanan gizi bagi masyarakat. (Antara)