Suara.com - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) menilai Partai Golkar agak telat dalam mengambil langkah politik terkait pencapresan 2024.
Keterlambatan mengambil langkah itu menurut JK karena pengurus partai berlambang pohon beringin ini terlalu bergantung pada koalisi. Padahal menurutnya, apabila Golkar dapat memperoleh posisi calon wakil presisen maka itu akan berpengaruh pada elektabilitas Golkar.
“Sebagai partai besar yang mempunyai kemampuan atau partai kedua terbesar yang mempunyai kemampuan kekuasaan itu apabila menjadi wakil maka Golkar punya peluang untuk menaikkan suaranya," kata JK di Kompleks Parlemen Senayan
Karena itu, JK meminta Partai Golkar untuk menjadi partai mandiri yang tidak terlalu begantung pada koalisi dalam mengambil langkah politik.
"Golkarnya sendiri agak telat atau sangat tergantung pada koalisi-koalisinya. Harusnya partai itu bisa mandiri. Secara demokrasi bahaya kalau begini terus ketika partai tidak bisa mandiri, beda partainya diganggu lagi, maka makin kacau republik ini," ujar JK.
Sebelumnya, JK meminta Golkar tetap solid demi menghadapi Pemilu 2024 yang sudah di depan mata. Hal ini ditegaskan JK menjawab tentang wacana Munaslub.
Diketahui wacana Munaslub tersebut muncul untuk mengganti Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum. Menanggapi itu JK justru meminta kader Golkar untuk menghormati mandat yang telah diberikan kepada Airlangga.
“Dalam situasi yang krisis ini artinya dalam waktu yang singkat (menuju) Pemilu, bersatu lah. Bagaimana bisa menang kalau pecah maka harus bersatu. Karena Airlangga sudah diberikan mandat maka hormati itu. Jangan golkar dilibatkan dalam situasi yang sulit," kata JK uai menjadi keynote spech di acara “Anak Muda Untuk Politik” di Kompleks DPR Senayan, Senin (31/7/2023).
JK lantas menegaskan penolakannya terhadap wacana Munaslub. JK bwrujar Munaslub malah akan menjatuhkan marwah Partai Golkar sebagai partai besar dan peraih suara terbanyak kedua pada pilpres 2019.
Baca Juga: Minat Jadi Ketum Golkar? Kata Jusuf Kalla Modalnya Rp 600 Miliar
Pasalanya, menurut dia, dalam keadaan solid saja Partai Golkar belum tentu menang, apalagi jika sampai terpecah.
“Sangat tidak setuju dengan Munaslub karena itu akan menjadikan marwah Golkar sebagai partai besar dan pemenang suara terbanyak kedua," kaya JK.
"Jadi siapa pun harus memahami itu bahwa ini soal organisasi harus bersatu. Yang penting itu kita bersatu supaya kita bisa terpilih baik eksekutif maupun legislatifnya. Bersatu saja belum tentu menang apalagi kalau tidak bersatu," tandasnya.
Berita Terkait
-
Wanti-wanti Jusuf Kalla: Jangan Libatkan Golkar dalam Situasi Sulit, Seluruh Kader Harus Solid
-
Jusuf Kalla Tegaskan Tolak Wacana Munaslub Golkar untuk Gantikan Airlangga Hartarto
-
Dibanding Golkar, Jusuf Kalla Sebut Buat Jadi Ketum di PDIP dan NasDem Tidak Perlu Keluarkan Ongkos Tinggi
-
BREAKING NEWS! Jusuf Kalla Minta Golkar Tetap Solid dan Mandiri, Tolak Munaslub
-
Survei Anies Selalu Rendah, Jusuf Kalla: Tapi Menang
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!