Suara.com - Besarnya ongkos politik yang harus dikeluarkan untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar ternyata tidak sebesar dengan beberapa partai politik yang pendirinya masih ada.
Pernyataan tersebut disampaikan Politisi Senior Partai Golkar Jusuf Kalla dalam seminar Pemuda untuk Politik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (31/7/2023).
Menurut JK, sapaan Jusuf Kalla, hampir semua partai memiliki ongkos tinggi agar seseorang bisa menjadi ketua umumnya.
"Terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak NasDem," katanya.
Ia mengemukakan, ongkos politik akan naik drastis jika seseorang ingin mencalonkan diri menjadi ketum di partai politik yang sudah go public dan pendirinya sudah tidak ada.
"Tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya itu butuh biaya besar," kata JK.
Sebelumnya, mantan orang nomor satu di partai beringin ini berbicara tentang mahalnya ongkos politik untuk menjadi seorang ketua umum partai, terutama di Partai Golkar.
Ia menyebut biaya menjadi ketua umum itu berkisar hingga Rp 600 miliar.
"Kalau sekarang Anda menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp 600 miliar," katanya.
Baca Juga: BREAKING NEWS! Jusuf Kalla Minta Golkar Tetap Solid dan Mandiri, Tolak Munaslub
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG