Suara.com - Besarnya ongkos politik yang harus dikeluarkan untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar ternyata tidak sebesar dengan beberapa partai politik yang pendirinya masih ada.
Pernyataan tersebut disampaikan Politisi Senior Partai Golkar Jusuf Kalla dalam seminar Pemuda untuk Politik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (31/7/2023).
Menurut JK, sapaan Jusuf Kalla, hampir semua partai memiliki ongkos tinggi agar seseorang bisa menjadi ketua umumnya.
"Terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak NasDem," katanya.
Ia mengemukakan, ongkos politik akan naik drastis jika seseorang ingin mencalonkan diri menjadi ketum di partai politik yang sudah go public dan pendirinya sudah tidak ada.
"Tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya itu butuh biaya besar," kata JK.
Sebelumnya, mantan orang nomor satu di partai beringin ini berbicara tentang mahalnya ongkos politik untuk menjadi seorang ketua umum partai, terutama di Partai Golkar.
Ia menyebut biaya menjadi ketua umum itu berkisar hingga Rp 600 miliar.
"Kalau sekarang Anda menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp 600 miliar," katanya.
Baca Juga: BREAKING NEWS! Jusuf Kalla Minta Golkar Tetap Solid dan Mandiri, Tolak Munaslub
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
Atasi Sampah di Bali, Menpar Widyanti Siap Jalankan Gerakan Indonesia Asri Arahan Prabowo
-
Cak Imin Ungkap Obrolan PKB Bareng Prabowo di Istana: dari Sistem Pilkada hingga Reshuffle?
-
Geger Tragedi Siswa SD di NTT, Amnesty International: Ironi Kebijakan Anggaran Negara
-
Rute MRT Balaraja Dapat Restu Komisi D DPRD DKI: Gebrakan Baru Transportasi Aglomerasi
-
Wamensos Minta Kepala Daerah Kaltim & Mahakam Ulu Segera Rampungkan Dokumen Pendirian Sekolah Rakyat
-
Dukung 'Gentengisasi' Prabowo, Legislator Demokrat: Program Sangat Menyentuh Masyarakat
-
Pemulihan Pascabencana Sumatera Berlanjut: Pengungsi Terus Berkurang, Aktivitas Ekonomi Mulai Pulih
-
DPR Soroti Tragedi Siswa SD NTT, Dorong Evaluasi Sisdiknas dan Investigasi Menyeluruh
-
Dobrak Kemacetan Jakarta-Banten, Jalur MRT Bakal Tembus Sampai Balaraja
-
Pakar Soal Kasus Chromebook: Bukti Kejagung Bisa Gugurkan Dalih Niat Baik Nadiem Makarim