Suara.com - PDI Perjuangan mempersilakan PPP jika ingin ke luar dari kerja sama politik untuk mendukung calon presiden (capres) Ganjar Pranowo. Menanggapi hal ini, PPP menegaskan diri tidak pernah terpikirkan untuk meninggalkan PDIP.
"Sampai saat ini tidak ada kepikiran dari PPP untuk meninggalkan kerja sama politik dengan PDI Perjuangan, yang sudah menetapkan Pak Ganjar," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Senin (14/8/2023).
Awiek menegaskan PPP secara bulat sudah memberikan dukung kepada Ganjar melalui keputusan Rapimnas ke-V PPP.
"Karena keputusan Rapimnas V itu bulat total semuanya mendukung Pak Ganjar sebagai calon presiden," kata Awiek.
Selain ada Rapimnas V, PPP juga menghasilkan keputusan Rapimnas VI, yakni merekomendasikam Sandiaga Uno sebagai bakal cawapres untuk Ganjar.
"Artinya apa? Ada dua keputusan yang berbeda. Yang satu keputusan rapimnas bulat mendukung Pak ganjar sebagai calon presiden. Yang kedua, merekomendasikan Pak Sandi sebagai calon wakil presiden dan mengkomunikasikan dengan PDI Perjuangan," tutur Awiek.
Awiek mengatakan dua keputusan tersebut tidak mudan untuk diubah. Pengubahannya butuh keputusan Rapimnas yang lain. Tetapi ia menegaskam PPP tidak ada niatan yang mengarah kepada hal tersebut.
"Jadi ada dua hal yang berbeda, tidak serta merta kita berubah begitu saja, ada mekanismenya. Keputusan rapimnas itu hanya bisa dianulir oleh rapimnas. Sampai saat ini belum ada agenda menggelar rapimnas," kata Awiek.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, mempersilahkan jika PPP pilih mempertimbangkan keluar dari kerja sama politik dan tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
Baca Juga: Golkar Resmi Dukung Prabowo, Kader Riau Ingin Airlangga Jadi Cawapres
Hal itu disampaikan Basarah ketika ditanya mengenai PPP disebut jika di internal partainya kekinian berkembang pembicaraan soal bagaimana nasib PPP jika Sandiaga Uno tidak dijadikan bakal calon wakil presiden oleh Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.
"Monggo, lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Harus kesukarelaan tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Menurutnya, dalam menjalin kerja sama politik penting kesukarelaan dikedepakan. Jika hal itu tidak dilakukan justru akan membuat rumit.
"Karena kalau sebuah kerja sama politik itu landasannya bukan kesukarelaan, ya tentu perjalanannya akan semakin sulit," tuturnya.
Kendati begitu, Basarah menyebut, jika peluang semua figur yang disebut-sebut sebagai cawapres Ganjar masih sama semuanya. Termasuk nama Sandiaga Uno.
"Tapi sekali lagi, semua cawapres yang muncul di permukaan publik mau pak Sandiaga Uno, mau pak Mahfud MD, kemudian sekarang mba Puan ada menyebut mba Yenny Wahid, ada mantan panglima TNI (purn) Jenderal Andika perkasa, kemudian ada pak Erick Thohir dan banyak lagi," ujarnya.
Berita Terkait
-
PAN Dan Golkar ke Prabowo, PDIP NTB : Walau Tidak Berkoalisi Bisa Usung Calon
-
Golkar dan PAN Gabung Koalisi Gerindra-PKB, Pengamat Politik Sumbar: Prabowo Makin Percaya Diri!
-
Soal Rekom Rapimnas PPP Usung Sandiaga Jadi Bakal Cawapres Ganjar, Achmad Baidowi: Tak Serta Merta Berubah Begitu Saja
-
Sudah Jadi Tradisi, Bendum PDIP Prediksi Ganjar Bakal Dipasangan dengan Tokoh NU
-
Tak Gentar Hadapi Koalisi Besar Prabowo, PDIP: 2014 Juga Kami Ramping Tapi Akhirnya Menang
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
-
Selamat Jalan Eyang Meri, Pendamping Setia Sang Jenderal Jujur Kini Beristirahat dengan Damai
-
Sosok Meriyati Roeslani, Istri Jenderal Hoegeng yang Meninggal pada Usia 100 Tahun
Terkini
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless
-
Kewenangan Polri Terlalu Luas? Guru Besar UGM Desak Restrukturisasi Besar-Besaran
-
Keppres Adies Kadir jadi Hakim MK Sudah Diteken, Pelantikan Masih Tunggu Waktu
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Kabar Krisis Iklim Bikin Lelah, Bagaimana Cara Mengubahnya Jadi Gerakan Digital?
-
Anggota DPR Tanya ke BNN: Whip Pink Mulai Menggejala, Masuk Narkotika atau Cuma Seperti Aibon?
-
Lisa BLACKPINK Syuting di Kota Tua, Rano Karno: Bagian dari Proyek Raksasa Jakarta
-
Saat Daerah Tak Sanggup Bayar Gaji ASN, Siswa SD di NTT Menyerah pada Hidup Demi Buku Tulis