Anggota Paspampres diwajibkan memiliki kualifikasi dan spesifikasi tertentu untuk memastikan bahwa mereka mampu menjalankan tugas mereka dengan efektif.
Beberapa spesifikasi ini meliputi
1. Kualifikasi Fisik dan Kesehatan
Anggota Paspampres harus memiliki kualitas fisik yang baik dan menjalani pemeriksaan kesehatan berkala untuk memastikan kesehatan mereka tetap prima.
2. Pelatihan Khusus
Anggota Paspampres menjalani pelatihan intensif dalam berbagai aspek, termasuk taktik pengamanan, pertahanan pribadi, dan penanganan ancaman.
3. Keahlian Komunikasi
Kemampuan berkomunikasi yang baik sangat penting dalam situasi keamanan. Anggota Paspampres juga mungkin menjalani pelatihan dalam bahasa asing dan komunikasi non-verbal.
4. Kedisiplinan dan Loyalitas
Kedisiplinan yang tinggi dan kesetiaan kepada tugas adalah kualitas yang diutamakan dalam rekrutmen anggota Paspampres.
5. Peran Terhadap Keluarga Presiden dan Wakil Presiden
Paspampres tidak hanya bertanggung jawab terhadap keamanan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga melibatkan perlindungan keluarga mereka.
Ini termasuk mengamankan kediaman keluarga, mengawasi aktivitas keluarga, dan memastikan keselamatan mereka dalam situasi apapun.
Paspampres Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan Presiden, Wakil Presiden, serta keluarga mereka.
Dengan spesifikasi yang ketat dan pelatihan khusus, anggota Paspampres dilengkapi dengan kemampuan untuk menghadapi potensi ancaman dan situasi darurat.
Keberadaan Paspampres adalah bagian integral dari sistem keamanan nasional, menjaga kontinuitas kepemimpinan negara serta stabilitasnya.
Gaji paspampres
Gaji paspampres disebut-sebut cukup besar karena mengamankan orang nomor satu di negara ini bukan hal yang gampang. Terlebih, bertugas sebagai Paspamres adalah sebuah kebanggaan.
Ternyata besaran gaji Paspampres sama dengan kepangkatannya dalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Anggota Paspampres memang diambil dari anggota TNI sehingga gaji keduanya setara. Sampai saat ini tidak ada yang tahu berapa jumlah Paspampres sebenarnya.
Rincian lengkap menganai gaji TNI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut.
Berita Terkait
-
Segini Gaji Praka Riswandi Manik, Paspamres yang Culik-Siksa Warga Aceh hingga Tewas
-
Apa Tugas Paspampres? Oknumnya Malah Culik dan Siksa Warga Aceh hingga Tewas
-
Kronologi Imam Masykur Diculik dan Dianiaya Paspampres Praka RM, Minta Tebusan Rp 50 Juta
-
Saingi Honda Scoopy, Pabrik Motor Ini Rilis Mio Vespa Harga Rp16Jutaan, Ini Spesifikasinya
-
Terungkap, Pemuda Aceh yang Tewas Dianiaya Oknum Paspampres Jual Obat Keras Ilegal Berkedok Toko Komestik
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah
-
PDIP Ingatkan Mandat Reformasi, Minta TNI Jauhi Politik Praktis dan Perkuat Industri Pertahanan