Suara.com - DPP Partai Demokrat bereaksi keras atas langkah Anies Baswedan yang secara sepihak memilih Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres, ketimbang meneruskan deklarasi terhasap Agus Harimurti Yudhoyono yang sudah lebih dulu dipilih.
Kekinian, Demokrat bersikap tegas dengan melakukan pencopotan baliho-baliho bergambar Anies dan AHY yang kadung mereka pasang di berbagai kota dan wilayah.
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan pencopotan itu sudah mulai dilakukan.
“Tadi sudah mulai copot,” kata Herzaky dihubungi, Kamis (31/8/2023)
Adapun pencopotan baliho itu dilalukan para kader lantaran kecewa atas langkah politik Anies.
"Sehingga komitmen kerja sama Koalisi Perubahan sudah tidak ada karena Koalisi Perubahan tiga pihak," ujar Herzaky.
Sebelumnya, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syariefuddin Hasan mengatakan bahwa Demokrat akan menurunkan banner, baliho hingga spanduk-spanduk bergambarkan muka Anies Baswedan yang sebelumnya terpasang jelang Pilpres 2024.
Hal ini dilakukan pasca Anies dengan partai NasDem dicap sebagai pengkhianat pasca memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapresnya.
"Ya kami turunkan karena menghianati Demokrat," kata Syarief Hasan kepada wartawan, Kamis (31/8/2023) malam.
Baca Juga: Koalisi Pendukung Prabowo Bakal Gelar Rapat Tentukan Sikap Usai Cak Imin Disebut Jadi Cawapres Anies
Merespons hal tersebut Ketua DPD Demokrat Provinsi Banten Iti Oktavia Jayabaya memerintahkan seluruh kader Partai Demokrat Banten untuk mencopot pamflet, baliho Anies Baswedan yang sudah disebar di seluruh wilayah Provinsi Banten sebagai bentuk kekecewaan.
"Saya belum tahu keputusan DPP Demokrat ke depan seperti apa, namun kami pastikan akan tetap fatsun pada perintah partai. Selain itu kader dan simpatisan harus mencopot pamflet Anies Baswedan di Baliho juga media sosial," tegasnya.
Demokrat mengungkap pengkhianatan yang dilakukan oleh NasDem. Ketua Umum partai NasDem Surya Paloh memutuskan untuk memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya melalui keterangan tertulisnya.
"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023 di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," kata Teuku dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/8).
Teuku mengungkapkan kalau pada malam itu, Anies dipanggil Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut. Kemudian, pada 30 Agustus 2023, Anies meminta Sudirman Said untuk menyampaikannya kepada Demokrat dan PKS tanpa menemui secara langsung.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO