Suara.com - Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan angkat bicara terkait dinamika yang terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Ia bahkan meminta relawan untuk tetap fokus pada tujuan, yakni ikhtiar untuk menghadirkan perubahan untuk Indonesia yang berkeadilan dan lebih maju.
"Kepada seluruh relawan, mari kita terus konsentrasi pada usaha kita untuk melakukan perubahan," kata Anies dalam keterangannya, Sabtu (2/9/2023).
Anies menyampaikan kepada relawannya untuk tetap konsentrasi penuh dalam mencapai cita-cita Indonesia yang lebih adil.
"Kita ingin Indonesia yang lebih adil, lebih maju, dan kita fokus di situ, dinamika yang terjadi saat ini jangan mengganggu konsentrasi kita,” sambungnya.
Ia lantas menyampaikan, bakal ada waktu untuk memberikan penjelasan lengkap terhadap dinamika yang terjadi pada koalisi.
"Nanti pada waktunya akan ada penjelasan lengkap (respons dinamika koalisi), sekarang kita fokus untuk melakukan perubahan," tuturnya.
"Dan ingat kita harus ikhlas, artinya dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Kita jalani insyaAllah ikhtiar kita akan dimudahkan jalannya," imbuhnya.
Lebih lanjut, ia meminta relawan menjaga kesolidan, stamina dan semangat untuk mengarungi perjuangan ke depan, dimana masih tersisa beberapa bulan lagi sebelum akhirnya negara ini menentukan arah tujuan bangsa ke depan.
Baca Juga: Sakit Hati dengan Cara Nasdem Pilih Cak Imin, Kader Demokrat Bersihkan Cimahi dari Foto Anies-AHY
"Jaga semangat, terus solid (untuk semua khususnya relawan),” katanya.
Demokrat Cabut
Sebelumnya, Partai Demokrat memutuskan untuk keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) jelang Pilpres 2024. Hal itu merupakan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat usai menggelar sidang lantaran merasa dikhianati Anies Baswedan dan Partai NasDem.
"Baru saja Majelis Tinggi Partai Demokrat dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Partai pak SBY juga dihadiri wakil ketua MTP yaitu ketum AHY mengadakan rapat baru aja selesai dan di dalam rapat tersebut," kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng dalam konferensi persnya di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).
Dalam sidang MTP tersebut, Andi menegaskan, hasilnya pertama Demokrat memutuskan untuk mencabut dukungan ke Anies Baswedan sebagai bacapres di Pilpres 2024.
"Pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024," kata Andi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
DPR Batasi Delegasi Buruh, Komisi IX Absen: Ada Apa di Balik Audiensi Kenaika
-
Jusuf Kalla Ngamuk di Makassar: Tanah Saya Dirampok Mafia, Ini Ciri Khas Lippo!
-
'Acak-acak' Sarang Narkoba di Kampung Bahari Jakut, Kos-kosan Oranye jadi Target BNN, Mengapa?
-
Media Asing Soroti Progres IKN, Kekhawatiran soal Lingkungan dan Demokrasi Jadi Perhatian Utama
-
Sandi 'Tujuh Batang' dan Titah 'Satu Matahari' yang Menjerat Gubernur Riau dalam OTT KPK
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Rp231 M Dibakar, Komisi III DPR: Ini Kejahatan Terencana
-
Jeritan Buruh 'Generasi Sandwich', Jadi Alasan KASBI Tuntut Kenaikan Upah 15 Persen
-
KontraS Ungkap Keuntungan Prabowo Jika Beri Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
-
Penuhi Permintaan Publik, Dasco: Dana Reses Per Anggota DPR Dipangkas Rp 200 Juta
-
Tari Jaipong Meriahkan Aksi Buruh KASBI di Depan DPR RI