Suara.com - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membalas sindiran menohok yang disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas.
Sebelumnya, Zulhas menyatakan kepindahan Cak Imin dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) atau yang telah berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju tersebut seakan-akan berbelok tanpa memberi lampu sein.
Merespons hal tersebut, Politisi PKB Abdul Rohim menyatakan memang tidak perlu memberikan sinyal terlebih dahulu untuk cabut dari koalisi pendukung Prabowo Subianto, yang sebelumnya bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) kini berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju.
"Tidak perlu juga kasih sein, karena sebelumnya poin yang sebelumnya kita sepakati (KKIR), (berubah) itu secara sepihak," katanya dalam diskusi yang digelar Trijaya FM, Sabtu (2/9/2023).
Ia juga mengemukakan bahwa dalam pembasahan perubahan nama koalisi setelah masuknya PAN dan Golkar, PKB tidak dilibatkan.
"Kita tidak ada dalam pembahasan perubahan itu dan ketika disepakati koalisi baru, ya akhirnya tidak perlu untuk harus minta restu," katanya.
Lebih lanjut, ia menyatakan saat perubahan nama tersebut, maka otomatis KKIR bubar dan PKB tidak perlu menunggu lagi.
"Ketika karena koalisi KKIR otomatis bubar karena kita mengambil langkah sendiri tak perlu menunggu-nunggu," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Zulhas mengatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan masing-masing partai politik dalam menentukan arah politiknya. Ia mengaku tetap mendoakan PKB sukses pada Pemilu 2024.
Baca Juga: Akui Tidak Kulonuwun Pamit dari Koalisi Pengusung Prabowo, PKB: Karena KKIR Sudah Tidak Berlaku
"Nanti PAN ke sini, PKB ke sini, Demokrat ke sini, haknya masing-masing, kita hormati. Cuma kemarin itu, kita 'kan satu rombongan sama PKB Cak Imin, ini belok. Kalau rombongan mobil bareng-bareng, ini beloknya enggak ngasih sein," kata dia.
Pada Kamis (31/8/2023), pihak Partai Demokrat mengumumkan bahwa Partai NasDem membuat keputusan sepihak dengan membentuk kerja sama dengan PKB sekaligus menetapkan Cak Imin sebagai bakal cawapres untuk Anies.
Kabar penetapan Cak Imin sebagai bakal cawapres itu diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya melalui siaran pers setelah mendapat konfirmasi dari Sudirman Said selaku utusan Anies.
Cak Imin dan PKB masih tergabung dalam KKIR atau Koalisi Indonesia Maju bersama Partai Gerindra, PAN, dan Golkar. Sementara itu, Partai Demokrat telah resmi mencabut dukungannya untuk Anies pada Jumat (1/9/2023) malam.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- Siapa Syekh Ahmad Al Misry? Dikaitkan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Sesama Jenis 'SAM'
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
Gaji Rp 8,2 M Belum Dibayar, Aktivis-Influencer Sedunia Tuntut Badan Propaganda Israel
-
Pemerintah Kecam Kasus Kekerasan terhadap Andrie Yunus, Tegaskan Kasus Harus Diusut Tuntas
-
Indonesia Enggan Dukung Resolusi DK PBB yang Kurang Berimbang pada Iran
-
Viral TikToker Bongkar Lokasi Pertahanan Israel, Iran Diduga Langsung Mengebom
-
Dasco Ungkap Pembicaraannya dengan Prabowo soal Strategi 'Take Over' Gaza
-
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam OTT Cilacap
-
Tetap Buka! Ini Jam Operasional BRI Jakarta Pusat saat Libur Lebaran 2026
-
DPR RI soal Pembelian Rudal BrahMos: Jaga Kedaulatan Tanpa Terjebak Rivalitas Geopolitik
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, Pemerintah Minta Polisi Usut Tuntas
-
Buntut Ketegangan Timur Tengah, Pemerintah Siapkan Pemulangan 34 WNI dari Iran