Suara.com - Suasana mencekam terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau usai terjadi bentrokan antara warga dan aparat gabungan TNI dan Polri pada Kamis (7/9/2023) malam.
Aparat polisi terus merangksek masuk ke pulau tersebut untuk memasang patok batas lahan Rempang Eco-City, yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang akan dibangun kawasan industri, perdagangan dan wisata.
Pembangunan kawasan industri di atas lahan seluas 17 ribu hektare itu akan dilakukan oleh PT Makmur Elok Graha. Proyek itu ditargetkan akan menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080.
Namun rencana pembangunan megaproyek itu mendapat penolakan dari masyarakat adat setempat yang berusaha mempertahkan ruang hidup mereka.
Buntutnya, mereka menolak kehadiran aparat gabungan yang ingin memasang patok batas lahan di pulau itu.
Ketika aparat TNI dan Polri tiba di Pulau Rempang, warga memblokir jalan dengan menebang batang kayu hingga meletakkan blok kontainer di tengah jalan.
Meski mendapatkan penolakan, aparat TNI dan Polri, beserta Satpol PP BP batam tetap mencoba masuk dengan cara membersihkan batang pepohonan yang berserakan di jalan raya.
Alhasil, bentrokan tak terhindarkan. Aparat mencoba memukul mundur warga yang berjaga-jaga dengan menembakkan gas air mata.
Gas air mata yang ditembakkan bahkan sampai ke sejumlah sekolah. Akibatnya para siswa dilaporkan terluka dan sempat pingsan.
Baca Juga: Profil Rempang Eco-city, PSN di Balik Bentrok Rakyat vs Aparat di Batam
Penembakan gas air mata ke sekolah itu disayangkan. Sebab sebelumnya para guru telah meminta agar aparat tidak menembakkan gas air mata ke arah sekolah.
Viral di media sosial
Suasana mencekam di Pulau Rempang terekam kamera ponsel dan beredar di sejumlah akun media sosial hingga menjadi viral.
Dalam video yang tersebuar terlihat salah satu sekolah di Pulau Rempang dipenuhi asap yang berasal dari gas air mata yang ditembakkan aparat.
Sejumlah guru dan murid terlihat ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri dengan berlarian menuju pintu belakang sekolah.
Reaksi Koalisi Masyarakat Sipil
Berita Terkait
-
Profil Rempang Eco-city, PSN di Balik Bentrok Rakyat vs Aparat di Batam
-
Komisi III Minta Aparat Tahan Diri Saat Berhadapan Warga di Pulau Rempang
-
Dirlantas Ngaku Langsung Marahi Anggota Pembawa Mobil Patroli yang Ganggu Iring-iringan Delegasi Laos
-
Usai Viral 'Polisi Goblok', Kini Gantian Kapolsek Setiabudi Dimaki di Jalur KTT ASEAN
-
Polisi Klaim Gas Air Mata 'Rempang' Kena Pelajar Karena Tertiup Angin, Alissa Wahid: Gak Belajar dari Kanjuruhan?
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
Terkini
-
Mendekati Masa Tenggat, KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Segera Laporkan LHKPN
-
Krisis Energi, Presiden Korsel Minta Warga Mandi Jangan Lama-lama, Cas HP Hanya Siang
-
Viral Tuduhan Buang Sampah ke Kali Pesanggrahan, DLH DKI: Itu Titik Penampungan Resmi
-
Studi: Karbon Biru Bisa Tekan Emisi Dunia, Mengapa Banyak Negara Belum Menggunakannya?
-
Iran Tolak Proposal Trump, Ajukan 5 Syarat Termasuk Ganti Rugi Perang dan Kontrol Selat Hormuz
-
Pulau Terancam Diduduki, Iran Beri Peringatan Keras kepada Negara-Negara Tetangga
-
Krisis PPPK di NTT: 9.000 Pegawai Terancam Putus Kontrak Masal
-
Di Balik Cloud Storage, Ada Biaya Lingkungan yang Harus Kita Bayar
-
Jerman 'Impor' Tenaga Kerja India: Solusi di Tengah Tsunami Pensiun
-
Tak Masalah Dilaporkan ke Dewas KPK, Deputi Penindakan dan Eksekusi: Bentuk Kepedulian Masyarakat