Suara.com - Bakal calon wakil presiden (cawpres) dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin angkat bicara soal penggeledahan rumah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo oleh KPK. Cak Imin mengingatkan agar aparat bertindak sesuai kaidah hukum dalam menangani perkara politikus NasDem tersebut.
Cak Imin yang juga Ketua Umum PKB ini menegaskan, kedaulatan hukum perlu ditegakkan tanpa pandang bulu.
"Saya kira prinsip yang harus ditegakkan adalah kedaulatan hukum, persamaan derajat dan kesamaan hak di depan hukum. Jadi silakan lembaga hukum, KPK, polisi, jaksa bergerak menindak sesuai dengan kaidah hukum," kata Cak Imin kepada awak media termasuk Suara.com, di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023).
Menurutnya, proses yang sedang berjalan tidak bisa ditutup-tutupi. Ia menegaskan aparat harus berlaku transparan dalam mengusut perkara.
"Ya, itu nanti kita lihat, kita lihat apakah proses bagaimana nanti tidak akan bisa ditutup-tutupi, semua transparan," kata Imin.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh belum mau bicara soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Paloh juga masih enggan menanggapi perihal kabar penetapan tersangka oleh KPK terhadap Syahrul.
"Nanti, nanti," kata Paloh ditemui Suara.com dan sejumlah media lain di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2023).
Mahfud MD Soroti Temuan 12 Senpi
Baca Juga: Senjata Api Walther yang Ditemukan di Rumah Mentan SYL Seharga Mobil
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD menyoroti temuan 12 unit senjata api (senpi) di rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Ia menegaskan, temuan itu harus diproses hukum bila terbukti tanpa izin dari otoritas berwenang.
"Iya harus diselidiki, kalau itu senjata benar dan tanpa izin, tanpa hak penggunanya harus diproses hukum lagi," kata Mahfud MD usai menghadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10/2023).
Temuan senjata api tersebut terungkap saat penyidik KPK menggeledah rumah dinas Syahrul Yasin Limpo (SYL). Kata dia, hukum harus ditegakkan dalam memberi kepastian serta perlindungan kepada masyarakat.
Menurut Mahfud, keberadaan senjata api di kediaman pejabat bukan hal yang umum terjadi.
"Di rumah saya tidak ada (senjata api). Rumah saya juga rumah dinas, saya sudah lima kali (tinggal) di rumah dinas, tidak ada senjata-senjata," ucapnya menegaskan.
Tag
Berita Terkait
-
Senjata Api Walther yang Ditemukan di Rumah Mentan SYL Seharga Mobil
-
Surat Syahrul Yasin Limpo Pakai Room VIP Bandara, Mahfud MD Minta Temuan Senpi Di Rumah Mentan Diproses Hukum
-
Dukung KPK Usut Korupsi di Kementan, Mahfud MD: Kalau Ada Kesulitan Bilang ke Saya!
-
KPK Temukan 12 Senpi di Rumah Dinas Mentan Syahrul, Mahfud MD: Pokoknya Hukum Harus Ditegakkan!
-
Mentan Syahrul Yasin Limpo Tiba di Tanah Air Sore Ini, Bakal Langsung Jadi Tersangka Korupsi?
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
-
Korban Kecelakaan KRL Vs KA Argo Bromo Bertambah, AHY: 15 Jiwa Meninggal dan 88 Orang Luka-Luka
-
'Kakak Saya Belum Bisa Dihubungi', Pilu Keluarga Cari Korban Kecelakaan KRL di Bekasi Lewat Medsos
Terkini
-
Arab Saudi Tekankan Pentingnya Keamanan Selat Hormuz
-
Terungkap! Ini Isi Proposal Damai Iran yang Bikin Donald Trump Meradang
-
KPK Dalami Uang USD 1 Juta di Kasus Dugaan Suap Pansus Haji DPR RI
-
Bima Arya Tekankan Efisiensi dan Sinergi sebagai Motor Penggerak Ekonomi Daerah
-
Gus Ipul Usul Perluasan Bansos untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
-
Ketum TP PKK Tekankan Peran Strategis PKK dan Posyandu di Papua Selatan
-
KAI Refund 4.878 Tiket Imbas Kecelakaan di Bekasi, Jamin Ganti Rugi 100 Persen
-
Forum PWNU Desak PBNU Gelar Muktamar Paling Lambat Agustus 2026, Ini Alasannya
-
Pusdokkes Polri Ungkap Kondisi Korban Kecelakaan Kereta Bekasi, Alami Multipel Trauma Parah
-
Buku Kriminalisasi Kebijakan Ungkap Bahaya Pasal Karet UU Tipikor: Bisa Picu Krisis Kepemimpinan