Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, berharap Gibran Rakabuming segara tergerak hatinya untuk bergabung dengan partainya usai menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
"Ya mudah-mudahan, beliau tergerak untuk masuk Golkar," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11/2023).
Di sisi lain, Ace memberikan pembelaan terhadap Gibran yang disebut telah menabrak aturan konstitusi dengan pamit dari PDIP dan menjadi bacawapres.
"Tidak ada yang menabrak konstitusi. Yang ada adalah bahwa mas Gibran maju sebagai cawapres karena konstitusi memberikan kesempatan kepada anak muda terutama bagi warga negara yang sedang atau telah menjadi kepala daerah," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, pada kenyataannya Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan putusan yang membuat Gibran bisa maju sebagai bacawapres dan berhak.
"Kenyataannya, faktanya adalah bahwa hasil MK memberikan kesempatan kepada siapa pun warga negara yang sedang atau telah menjabat kepala daerah dan telah dipilih oleh rakyat untuk menjadi cawapres," pungkasnya.
Dipersilakan
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, mempersilakan jika Gibran Rakabuming Raka memilih bergabung dengan Partai Golkar. Namun, ia menyinggung etika Gibran untuk mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP.
"Kalau kita sih ya silakan, itu pilihan, itu hak dari masing-masing orang dan putusan mk memperbolehkan seperti itu, ya bagaimana pun juga ya monggo silakan, ini satu hal yang sering terjadi di dalam politik," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Baca Juga: Elektabilitas Prabowo-Gibran Masih Terlalu Kuat Dibandingkan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin
Namun, terkait dinamika yang terjadi, kata dia, telah jadi pelajaran yang tidak baik, terlebih dimana batas-batas aturan telah ditabrak.
"Ini pelajaran yang kurang baik bagi proses demokrasi kita yang di dalam pelaksanaanya ini bertentangan dan menabrak aturan yang ada, kontsitusi, kalau kita ya monggo silahkan," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, mengenai status Gibran di PDIP secara de facto sudah menyatakan izin keluar dari PDIP. Hanya saja, kekinian tinggal menunggu etika Gibran mengembalikan KTA-nya.
"Tergantung sekarang niat baik dari mas Gibran untuk menyerahkan kembali kta kembali ke mas Rudy, dan mereka sudah berkomunikasi mas Rudy dan mas Gibran, tetapi sikap partai jelas kita akan tetap membackup mengawal dan mensukseskan program-program baik di Solo maupun secara nasional, kita akan tetap mengawal sampai tuntas karena yang kita pentingkan adalah kepentingan rakyat banyak," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Elektabilitas Prabowo-Gibran Masih Terlalu Kuat Dibandingkan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin
-
Ridwan Kamil Mau Ditarik Ganjar Masuk TPN, Golkar: Insya Allah Akan Bersama...
-
10 Poin Masalah Terkait Sidang MK, Dari Hubungan Kekerabatan Hingga Kode Etik
-
Eks Hakim Konstitusi Dewa Palguna Dihadirkan Sebagai Ahli Pada Sidang MKMK Jumat Mendatang
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo