Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki kesempatan untuk menaikkan level dari negara berkembang menjadi negara maju. Menurutnya, kesempatan itu ada dalam tiga periode kepemimpinan nasional ke depan.
Hal tersebut disampaikan Jokowi ketika berpidato di depan ratusan CEO dalam acara 100 CEO Forum di kawasan Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur, Rabu (2/11/2023).
"Kesempatan itu sudah bolak balik saya sampaikan kesempatan itu ada dalam tiga kepemimpinan nasional ke depan, tiga kali kepemimpinan nasional," kata Jokowi dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi menyebut, kesempatan yang dimaksud itu seringkali disampaikan oleh Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), hingga McKinsey.
Guna meyakini hal tersebut, Kepala Negara sempat meminta Bappenas untuk menghitung ulang.
"Kesempatan itu ada peluang itu ada," ujarnya.
Tiga periode kepemimpinan nasional yang dimaksud ialah mulai dari 2024, 2029 dan 2034. Tiga periode itu diyakini Jokowi bisa menjadi kunci bagi lompatan Indonesia menjadi negara maju.
Kendati demikian, meskipun Indonesia memiliki peluang, akan ada tantangannya yang menyertai.
Tantangan yang harus dihadapi Indonesia tidak lah mudah. Menurutnya, butuh konsistensi keberlanjutan untuk bisa mewujudkan Indonesia menjadi negara maju.
Baca Juga: Ungkap Momen Pertama Kali Bertemu Selvi Ananda, Ternyata Ini Isi Hati Iriana Jokowi
Jokowi menilai, budaya kepemimpinan Indonesia itu terbiasa dengan mengulang dari awal ketika ada pergantian pemain.
"Apakah kita mau seperti itu terus? Kalau sudah SMP seharunya sudah bisa masuk ke SMA, masuk S1, S2, S3, S4, S5, S6, konsistensi itu dibutuhkan," tuturnya.
Belajar dari Guyana
Jokowi mengaku belajar dari negara di Amerika Selatan di mana mereka awalnya tumbuh sebagai negara berkembang, tetapi lama kelamaan bisa menjadi negara maju.
Negara yang ia maksud ialah Guyana yang terletak di Amerika Selatan. Guyana menurut Jokowi sempat menjadi negara termiskin.
Kemudian, negara tersebut menemukan potensi minyak yang bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara.
Berita Terkait
-
Jokowi Mau Sulap Rumput Laut Jadi Bahan Bakar Ramah Lingkungan
-
Pengusaha Ini Terang-terangan Bilang ke Jokowi Takut Investasi di IKN
-
Terlanjur Kecewa, Adian Tuding Jokowi Akan Mengalah Asal Anak Tidak Kalah
-
Ke Mana Jokowi yang Dulu? Adian Napitupulu: Sebulan Terakhir Saya Tak Lagi Mengenalnya
-
Kala Jokowi, Erick Thohir dan Ridwan Kamil Ngeteh Bareng di IKN
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi
-
Muhammad Rullyandi Sebut Polri Harus Lepas dari Politik Praktis, Menuju Paradigma Baru!