Suara.com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, akan memulai (kick off) kampanye Pemilu 2024 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek pada Selasa (28/11) besok.
"Kami kick off di sekitar Jabodetabek," kata Prabowo usai Rakornas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang digelar Bawaslu RI di Jakarta, Senin (27/11/2023).
Prabowo menambahkan sebelum memulai kampanye, akan dilakukan doa bersama. Kemudian, Prabowo-Gibran dan tim mulai membagi tugas untuk bergerak ke berbagai tempat.
"Ya, nanti kami ada doa bersama sebagai kick off. Habis itu kami sudah mulai bagi tugas, ya, yang muda bergerak ke mana-mana," jelas Prabowo sembari tertawa bahagia.
Secara terpisah, Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi pihaknya memulai kampanye Pemilu 2024 dengan doa bersama.
"Ya, tentunya permulaan hari kampanye kami akan dahulukan dengan acara doa bersama seluruh tim TKN," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Dasco mengatakan acara doa bersama itu akan digelar secara luring dan daring bersama dengan Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran.
Harapannya, agar Pemilu 2024 yang akan dilalui tim kampanye Prabowo-Gibran dapat berlangsung damai dan lancar.
"Itu kemudian akan dilakukan secara langsung Zoom ke tim kampanye-kampanye daerah, sebagai rasa syukur kami terhadap hajatan demokrasi, dengan harapan pemilu berjalan lancar dan damai," jelas Dasco.
Mengenai jadwal kampanye yang dilakukan Prabowo-Gibran pada pekan ini, Dasco menyebut masih menunggu susunan jadwal yang sedang dimatangkan oleh TKN.
"Pekan ini sedang disinkronisasikan dengan TKN. Mudah-mudahan besok (Selasa) itu sudah keluar jadwalnya," ujar Dasco.
Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sementara itu, masa kampanye ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024. (Antara)
Berita Terkait
-
Pejabat Kemendagri Disoraki Ribuan Relawan Ganjar-Mahfud Saat Bicara Soal Larangan Kepala Daerah, ASN Copot Baliho
-
Lho! Prabowo-Gibran Malah Pilih Masuk Kantor di Hari Pertama Kampanye, Kenapa?
-
Kumpul di Kemayoran, Rekomendasi Pergerakan Organ Relawan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 Bakal Dicetuskan Hari Ini
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Kemenkes Siapkan Strategi Swab Mandiri untuk Perluas Deteksi Dini Kanker Serviks
-
KPK Bakal Periksa Eks Menaker Hanif Dhakiri Terkait Kasus Korupsi RPTKA
-
Polda Metro Jaya Sita 27 Kg Sabu dan Happy Five Senilai Rp41,7 Miliar di Tangerang
-
Propam Usut Dugaan Salah Prosedur Polisi yang Amankan Pedagang Es Gabus di Johar Baru
-
Bukan Cuma 28, Satgas PKH Ungkap Potensi Gelombang Baru Pencabutan Izin Perusahaan Pelanggar Hutan
-
KAI Daop 1 Rilis Jadwal Mudik Lebaran 2026, Siapkan 37 Ribu Kursi Per Hari
-
Pascabanjir Cengkareng, Sudin LH Jakbar Angkut 187 Ton Sampah dalam 8 Jam
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri