"Posisi ini potensi ini merupakan sebuah sistem penyokong kehidupan kita. Penyokong kehidupan manusia, maka penjagaan atas konservasi ini harus diperhatikan," cetusnya.
Isu kelima yang tak kalah penting adalah masalah persampahan. Persoalan ini menjadi salah satu bukti fisik yang paling nyata dampak aktivitas manusia.
Bukan hanya perlu diberi koridor dalam bentuk kebijakan umum saja. Melainkan dalam bentuk implementasi-implementasi sekaligus teknologi-teknologi tepat guna, alih guna yang terpadu dan sekaligus disokong oleh kebijakan secara besar.
Terakhir, isu keenam terkait dengan perlindungan atas hak-hak masyarakat. Termasuk pembela lingkungan yang senantiasa perlu diperhatikan.
Bagaimana kemudian koridor hukum itu perlu memayungi hal-hal tersebut. Koridor hukum terhadap lingkungan hidup itu wajib diperhatikan bukan hanya kepada penjagaan lingkungan hidup secara fisik tetapi bagaimana koridor itu bisa memayungi segala macam aktivitas manusia yang berdampak terhadap lingkungan fisik.
"Kita tidak hanya bicara lingkungan, hutan, sungai, laut, air tanah udara kan tidak, tetapi juga kondisi yang mempengaruhi hal tersebut sekaligus bagaimana kemudian perwujudan partisipasi publik masyarakat untuk itu. Sehingga ini menjadi krusial sekali," tegasnya.
Jangan sampai kemudian, pemerintahan mendatang justru tutup mata ketika membicarakan partisipasi publik dalam isu lingkungan. Bahkan seolah-olah dikerdilkan hanya karena kemudian pembangunan itu merupakan proyek strategis nasional.
"Nah ini yang menjadi penting. Jangan sampai hal tersebut menjadi koridor, boleh kemudian memposisikan sebagai program strategis dan seterusnya tapi harus dipahami bahwa koridor kebijakan lingkungannya juga harus tegas dong," tandasnya.
"Ada enggak kajian lingkungan strategisnya, ada enggak kelayakan lingkungan di sana, ada enggak kemudian partisipasi publik yang memungkinkan adanya pengawasan, pemantauan sekaligus kontrol terhadap kebijakan tersebut. Nah ini harus dipastikan. Jangan sampai kemudian seolah-olah mengatasnamakan pembangunan, mengatasnamakan suatu tujuan yang strategis untuk mendukung pembangunan tetapi kepentingan lingkungan akhirnya terlemahkan," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui debat keempat Pilpres 2024 atau debat kedua cawapres telah dijadwalkan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Minggu (21/1/2024).
Ketiga cawapres, yakni Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD akan beradu gagasan dalam debat bertema Energi, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup dan Agraria, serta Masyarakat Adat.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, August Mellaz mengungkap alasan JCC kembali dipilih sebagai lokasi debat cawapres berdasar hasil rapat bersama ketiga tim pemenangan pasangan capres-cawapres dan media penyelenggara debat.
“Jadi, kalau lihat pengalamannya di JCC, selain karena avalailability tersedia, kemudian secara teknis juga bisa sangat membantu tim penyelenggara debat, dan juga tim paslon sangat familiar dengan tempat itu,” kata August di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2024).
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'