Suara.com - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengklarifikasi ucapannya mengenai Jokowi yang tidak bisa kerja.
Sebelumnya dalam video yang viral di media sosial, Ahok menyebut Gibran dan Jokowi sebagai pejabat yang tidak bisa kerja.
"Terus ibu pikir Pak Jokowi juga bisa kerja? Saya lebih tahu dan sebenarnya saya nggak enak bilang depan umum," kata Ahok.
Dalam video wawancara Ahok dengan Liputan6, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengklarifikasi ucapannya terhadap Jokowi.
Ahok mengaku pernyataannya itu dipotong oleh orang yang ingin mengadu domba dirinya dengan Presiden Jokowi.
"Jangan dipotong-potong kalimat saya. Diadu domba, bilang ga bisa kerja lah segala macam. Gibran ga bisa kerja, dipotong, Pak Jokowi ga bisa kerja," kata Ahok.
Menurut Ahok, maksud ucapannya itu adalah tidak ada orang yang bisa bekerja sendiri tanpa didukung partai.
"Makanya kalau Ibu Mega tidak milih meritokrasi tidak akan lahir seorang Jokowi. Ganjar kalau ga karena sistem meritokrasi di PDIP jangan harap capres. "(Mega)Calonin Mbak Puan dong. Itu yang saya sampaikan. Pak Jokowi harusnya ikutin cara kerja ini dong," tutur Ahok.
Sebelumnya video Ahok berbicara dengan seorang ibu viral di media sosial. Kepada Ahok, ibu itu mengaku sebagai pendukung Prabowo-Gibran
Baca Juga: Riwayat Kesehatan Prabowo Subianto, Kini Disenggol Ahok Usai Sebut Presiden Harus Sehat
"Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja," kata Ahok.
Ahok lalu bertanya tentang kinerja Gibran selama dua tahun menjadi Wali Kota Solo.
"Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama jadi Wali Kota?" tanya Ahok.
"Terus ibu pikir Pak Jokowi juga bisa kerja? Saya lebih tahu dan sebenarnya saya nggak enak bilang depan umum," lanjut Ahok.
Berita Terkait
-
Riwayat Kesehatan Prabowo Subianto, Kini Disenggol Ahok Usai Sebut Presiden Harus Sehat
-
Lain Ahok yang Dulu dan Sekarang, Pernah Apresiasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi Kini Sebut Tak Bisa Kerja
-
Benarkah Ahok Sengaja Gabung Kubu Ganjar-Mahfud Untuk Cegah 01 Dan 03 Bersatu?
-
Ahok Bongkar Dalang Pemenjaraan Dirinya, Benarkah Sosok Ini?
-
Tak Andalkan Jabatan Sang Ayah, Ini Sederet Bisnis Nicholas Sean Putra Sulung Ahok
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi