Suara.com - Calon presiden nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, menyampaikan kegelisahannya atas kondisi demokrasi di Indonesia. Ganjar menyebut demokrasi di Indonesia kekinian berjalan tidak sesuai nilai dan kaidah yang berlaku.
Ganjar kemudian menyinggung sejumlah pelanggaran yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta suara masyarakat sipil yang semakin tidak didengarkan.
“Nah, kalau MK-nya kena problem etika, KPU-nya kena problem. Etika apa yang mau dibicarakan dalam demokrasi kita, sebagai negara demokrasi yang cukup besar?” kata Ganjar saat berbicara pada Podcast “Speak Up” yang dikelola Abraham Samad, pada Jumat, (9/2/2024).
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan pihak kampus hingga tokoh agama yang sudah bersuara menunjukkan kalau demokrasi sedang tidak baik-baik saja.
"Bagi yang merasa punya nilai dan melihat ini sedang berjalan di jalan atau rel yang keliru. Dia berbicara, mengingatkan. Dan, peringatan ini, mustinya didengarkan atau kita sedang mempertaruhkan demokrasi kita,” tutur Ganjar.
Pada kesempatan yang sama, politikus PDIP ini juga menjawab pertanyaan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad terkait pernyataan penutupnya pada debat Capres terakhir, Minggu (4/2/2024), yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC).
Saat menyampaikan pernyataan penutup, pada Debat Capres pamungkas itu, Ganjar mengingatkan kembali pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Debat Capres 2019, untuk tidak memilih pemimpin yang diktator dan memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Menurut Ganjar apa yang ia sampaikan tersebut hanya mengutip pernyataan Presiden Jokowi saja.
“Itu yang disampaikan Pak Jokowi ya. Saya sebenarnya mengutip saja. Maksud saya, gini Pak Abraham, agar kita tidak pendek ingatan. Kita jangan mudah lupa. Jangan amnesia dan ada fakta, ada jejak digital,” ungkapnya.
Baca Juga: Ada Kejutan di Kampanye Akbar Anies-Cak Imin di JIS Besok, Habib Rizieq Hadir?
Lebih lanjut, Ganjar kemudian merujuk pada salah satu filosofi Jawa, bahwa setiap orang seharusnya berbuat sesuai perkataan dan pikirannya.
“Agar minimal diri kita sendiri ingat, pikiran, perkataan dan perbuatan kita sama. Kalau bahasa orang tua kampung kami, ya jangan sore esok dele, sore tempe malamnya apa Pak? Tempe bosok. Jangan sampai begitu. Saya hanya mengingatkan dan saya mengquote bahwa pernah loh suatu ketika Presiden Joko Widodo dalam debat capres 2019 menyoroti pentingnya menghindari calon pemimpin yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM, tindakan otoriter, kekerasan, atau korupsi. Dan, sebaiknya memilih pemimpin yang memiliki integritas, komitmen terhadap demokrasi,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Apa Itu Aksi Politik Gentong Babi yang Dilakukan Jokowi?
-
Dikritik Belum Teruji hingga Tak Bisa Kerja, Gibran Ngaku Siap Adu Pikiran dengan Ahok
-
Ngamuk di Acara Kampanye Ganjar-Mahfud, Cak Lontong Ternyata Punya Riwayat Pendidikan Cemerlang
-
Ada Kejutan di Kampanye Akbar Anies-Cak Imin di JIS Besok, Habib Rizieq Hadir?
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Merasa Terlindungi, Barang Pemberian Kapolda Herry Heryawan Bikin Penyandang Tunarungu Ini Terharu
-
Kolaborasi Bareng DPRD DKI, Pramono Resmikan Taman Bugar Jakbar
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum