Suara.com - Seorang Kader Partai Demokrat, Aksa Halatu menyoroti soal pilihan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kini resmi menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.
Pria asal Batam, Kepulauan Riau itu nampaknya kecewa dengan keputusan AHY yang saat ini membawa Partai Demokrat sebagai koalisi. Padahal, sebelumnya Demokrat dikenal sebagai salah satu oposisi yang lantang mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sembilan tahun melawan sebagai Oposisi hanya untuk ngejar 6 bulan jadi Menteri, aduh kacau kali kawan," kata Aksa, dikutip dari akun instagram @terang_media, Kamis.
"Sorry ya Ketum ya, sorry ya, mau dibawa ke mana ni jalan Partai ni Ketum? Pelajaran apa yang saya dapat, melihat apa yang para elit demokrat lakukan hari ini," lanjutnya.
Aksa lantas menilai, bahwa apa yang dilakukan oleh Demokrat selama ini hanya untuuk mengejar jabatan semata. Padahal, jabatan itu diperoleh justru dipenghujung masa kepemimpinan Jokowi.
"Rupanya jelas hanya mengejar jabatan, hanya untuk Menteri 6 bulan," katanya.
Meski demikian, ia tak ingin memberi pernyataan lebih. Menurut Aksa, biar rakyat saja menilai apa yang saat ini sedang terjadi.
Aksa mengaku masih bersyukur, setidaknya untuk jabatan di daerah, Demokrat masih punya kesempatan untuk memimpin.
"Tapi ngak apa-apa lah biar Rakyat yang menilai dalam persoalan ini. Alhamdulillah Partai Demokrat masih selamat untuk DPR RI, DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi," kata dia.
Baca Juga: Sama-Sama Anak Presiden, Adu Gaya Pacaran AHY vs Gibran Saat Kendarai Vespa
Namun, dirinya juga pesimis atas apa yang terjadi saat ini dengan beralihnya posisi Demokrat dari oposisi menjadi koalisi
"Tapi kita tengoklah berikutnya, bagaimana Demokrat hari ini dengan 9 tahun jadi oposisi, menyerang cebong sekarang jadi cebong dapat Menteri hanya 6 bulan. Selamat!," kata Aksa lagi.
Adapun AHY, resmi dilantik sebagai Menteri ATR/BPN pada Rabu (21/02/2024). Ia dilantik bersama Hadi Tjahjanto sebagai Menkopolhukam menggantikan Mahfud MD.
Berita Terkait
-
Sama-Sama Anak Presiden, Adu Gaya Pacaran AHY vs Gibran Saat Kendarai Vespa
-
Foto Nikahan Iriana Jokowi Dibilang Kayak Gibran Versi Bersanggul, Warganet: Mirip Banget
-
Moeldoko Tak Hadiri Pelantikan AHY sebagai Menteri, Konflik Rebutan Demokrat Diungkit Lagi
-
Jokowi Resmikan SPAL-DT Losari Senilai Rp 1,2 triliun: Penting Agar Air Limbah Ramah Lingkungan
-
Terungkap! 55 Nama Calon Menteri Prabowo-Gibran di Kabinet Indonesia Emas, Ada Jokowi dan SBY?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu