Suara.com - Seorang Kader Partai Demokrat, Aksa Halatu menyoroti soal pilihan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kini resmi menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.
Pria asal Batam, Kepulauan Riau itu nampaknya kecewa dengan keputusan AHY yang saat ini membawa Partai Demokrat sebagai koalisi. Padahal, sebelumnya Demokrat dikenal sebagai salah satu oposisi yang lantang mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sembilan tahun melawan sebagai Oposisi hanya untuk ngejar 6 bulan jadi Menteri, aduh kacau kali kawan," kata Aksa, dikutip dari akun instagram @terang_media, Kamis.
"Sorry ya Ketum ya, sorry ya, mau dibawa ke mana ni jalan Partai ni Ketum? Pelajaran apa yang saya dapat, melihat apa yang para elit demokrat lakukan hari ini," lanjutnya.
Aksa lantas menilai, bahwa apa yang dilakukan oleh Demokrat selama ini hanya untuuk mengejar jabatan semata. Padahal, jabatan itu diperoleh justru dipenghujung masa kepemimpinan Jokowi.
"Rupanya jelas hanya mengejar jabatan, hanya untuk Menteri 6 bulan," katanya.
Meski demikian, ia tak ingin memberi pernyataan lebih. Menurut Aksa, biar rakyat saja menilai apa yang saat ini sedang terjadi.
Aksa mengaku masih bersyukur, setidaknya untuk jabatan di daerah, Demokrat masih punya kesempatan untuk memimpin.
"Tapi ngak apa-apa lah biar Rakyat yang menilai dalam persoalan ini. Alhamdulillah Partai Demokrat masih selamat untuk DPR RI, DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi," kata dia.
Baca Juga: Sama-Sama Anak Presiden, Adu Gaya Pacaran AHY vs Gibran Saat Kendarai Vespa
Namun, dirinya juga pesimis atas apa yang terjadi saat ini dengan beralihnya posisi Demokrat dari oposisi menjadi koalisi
"Tapi kita tengoklah berikutnya, bagaimana Demokrat hari ini dengan 9 tahun jadi oposisi, menyerang cebong sekarang jadi cebong dapat Menteri hanya 6 bulan. Selamat!," kata Aksa lagi.
Adapun AHY, resmi dilantik sebagai Menteri ATR/BPN pada Rabu (21/02/2024). Ia dilantik bersama Hadi Tjahjanto sebagai Menkopolhukam menggantikan Mahfud MD.
Berita Terkait
-
Sama-Sama Anak Presiden, Adu Gaya Pacaran AHY vs Gibran Saat Kendarai Vespa
-
Foto Nikahan Iriana Jokowi Dibilang Kayak Gibran Versi Bersanggul, Warganet: Mirip Banget
-
Moeldoko Tak Hadiri Pelantikan AHY sebagai Menteri, Konflik Rebutan Demokrat Diungkit Lagi
-
Jokowi Resmikan SPAL-DT Losari Senilai Rp 1,2 triliun: Penting Agar Air Limbah Ramah Lingkungan
-
Terungkap! 55 Nama Calon Menteri Prabowo-Gibran di Kabinet Indonesia Emas, Ada Jokowi dan SBY?
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
Terkini
-
KPAI Ingatkan Bahaya Grooming Berkedok Konten, Desak RUU Pengasuhan Anak Segera Disahkan!
-
Wabup Klaten Benny Wafat di Usia 33 Tahun, Sudaryono: Kepergiannya Kehilangan Besar Bagi Gerindra
-
Wamendagri Wiyagus Tekankan Sinergi Daerah Sukseskan MBG dan Kopdeskel Merah Putih
-
Program Makan Bergizi Tetap Jalan Selama Ramadan, BGN Siapkan Empat Skema Pelayanan Ini!
-
Optimalkan Rp500 Triliun, Prabowo Segera Resmikan Lembaga Pengelolaan Dana Umat
-
Prabowo Siapkan Lahan di Bundaran HI untuk Gedung MUI hingga Ormas Islam, Dibangun 40 Lantai!
-
Ditjenpas Pindahkan 241 Napi High Risk ke Nusakambangan, Total Tembus 2.189 Orang!
-
Jelang Bulan Suci, Prabowo Ajak Umat Berdoa Agar Indonesia Dijauhkan dari Perpecahan
-
Bersenjata Tajam di Jam Rawan, Remaja Diamankan Patroli Gabungan di Matraman
-
Usai OTT Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, KPK Bidik Sengketa Lahan di Kawasan Wisata