Suara.com - Reaksi keras diungkap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap Amerika Serikat yang mengajukan hak veto di sidang dewan keamanan PBB. Veto itu mengakibatkan Palestina gagal menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-bangsa.
Menurut Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, sikap yang diambil oleh pemerintah Joe Biden itu menunjukkan bahwa AS tidak mendukung terciptanya perdamaian dunia.
"Fraksi PKS, Indonesia, dan banyak negara sangat kecewa dengan sikap AS yang tidak menghendaki keanggotaan penuh Palestina di PBB," kata Jazuli seperti dikutip dari Antara, Sabtu (20/4).
Baca juga:
Jazuli bilang pengakuan Palestina dalam keanggotaan PBB bisa menjadi landasan untuk mewujudkan perdamaian antara Palestina dan Israel yang didukung oleh AS.
Veto AS ini, lanjut anggota Komisi I DPR RI, malah menjauhkan upaya untuk mewujudkan tata dunia baru yang adil, tenteram, aman, dan damai.
"Sikap AS sama sekali tidak mendukung perdamaian atas dasar two state solution yang selama ini dinarasikannya," kata dia.
Di satu sisi, dia pun mengapresiasi sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang tetap memberikan dukungan atas kemerdekaan Palestina.
Jazuli berharap pihak Indonesia dan negara anggota PBB yang lain mau terus berupaya dalam mengusulkan dan merekomendasikan proposal.
Baca Juga: Berapa Harta Presiden PKS Ahmad Syaikhu? Rumahnya Dipuji Sederhana Sekelas Petinggi Partai
Baca juga:
Dengan upaya lobi dan dan diplomasi yang konsisten, dia yakin konflik di Palestina bisa disudahi dan cita-cita perdamaian dunia pun bisa terwujud.
"Setop agresi, setop penjajahan, setop kekejaman yang selama 6 bulan ini telah menewaskan lebih 33.000 jiwa penduduk Palestina yang 2/3-nya adalah anak-anak, perempuan, dan orang tua. Kita tidak ingin lagi ada tragedi kemanusiaan di Palestina," ungkapnya.
Sebelumnya, AS pada Kamis (18/4) mengeluarkan hak veto yang dimilikinya terkait rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut keanggotaan penuh Palestina di PBB.
Dewan yang terdiri atas 15 anggota itu mengadakan pertemuan di New York untuk melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi yang diajukan Aljazair yang merekomendasikan penerimaan negara Palestina untuk keanggotaannya di PBB.
Keanggotaan itu diblokir dengan 12 suara dukungan dan dua abstain, termasuk Inggris dan Swiss.
Berita Terkait
-
Berapa Harta Presiden PKS Ahmad Syaikhu? Rumahnya Dipuji Sederhana Sekelas Petinggi Partai
-
Review Rumah Presiden PKS: Spek Menengah ke Bawah, Kalah Jauh dengan Andika Perkasa
-
Harta Kekayaan Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Rumahnya Dibandingkan dengan Istana Mewah Andika Perkasa
-
Dikunjungi Anies, Rumah Presiden PKS Dibandingkan dengan Milik Andika Perkasa
-
Ini Sikap Tegas Kemlu Soal Veto AS yang Hambat Palestina Dapatkan Keanggotaan Penuh PBB
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar