2. Salinan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik 1 (satu) lembar.
3. Salinan sertifikat sekolah menengah atas/sederajat atau sertifikat terakhir.
4. Pernyataan tertulis yang dibubuhi meterai sebagaimana dimaksud untuk syarat pada poin c, poin d, poin e, poin g, dan poin i yang merupakan satu keterangan tertulis yang menyatakan:
- Mengikuti Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- Tidak memiliki keanggotaan di partai politik;
- Bebas dari penyalahgunaan obat terlarang;
- Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- Tidak pernah dikenai sanksi pemberhentian permanen oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- Tidak menjadi bagian dari tim kampanye, tim pemenangan, atau saksi peserta pemilihan umum atau pemilihan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
Baca Juga: Sekjen Gerindra Pastikan Dukung Ahmad Ali Nyagub di Sulawesi Tengah
- Tidak memiliki hubungan pernikahan dengan sesama penyelenggara pemilu;
- Bebas dari penyakit penyerta (komorbiditas);
- Memiliki kemampuan dan keahlian dalam membaca, menulis, dan menghitung;
- Mampu menggunakan perangkat teknologi informasi;
- Kesehatan mental yang baik.
5. Sertifikat keterangan sehat fisik dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang menyertakan hasil pemeriksaan tekanan darah, tingkat glukosa darah, dan kolesterol.
6. Catatan biografi menggunakan formulir dengan model catatan biografi.
7. Potret wajah berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
8. Surat keterangan dari partai politik merujuk pada ketetapan tiap-tiap partai politik bagi calon PPK*) yang sudah tidak menjadi anggota partai politik dalam waktu paling tidak 5 tahun).
Cara Daftar PPK Pilkada 2024
Anggota KPU RI Parsadaan Harahap menyatakan bahwa proses pengangkatan badan ad hoc Pilkada Serentak 2024 tetap akan menggunakan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) seperti pada Pemilu 2024. Meskipun demikian, menurutnya, pendaftaran juga bisa dilakukan di KPU kabupaten/kota dengan beberapa kondisi tertentu. Misalnya pabila terdapat kendala terkait dengan jaringan, sinyal, dan sistem di seluruh Indonesia di beberapa daerah maka pendaftaran dapat langsung dilakukan di KPU kabupaten/kota terkait.
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan KPU RI tersebut juga menjelaskan bahwa kedua alternatif itu adalah cara untuk mendaftar sebagai badan ad hoc Pilkada 2024.
Gaji PPK Pilkada 2024
Dilansir dari berbagai sumber, diketahui bahwa upah atau gaji ketua PPK Pilkada 2024 adalah sebesar Rp2,5 juta, sedangkan upah untuk anggota adalah sebesar Rp2,2 juta.
Berikut ini adalah jadwal perekrutannya:
1. Pendaftaran calon anggota PPK: 23 hingga 29 April 2024
2. Pengumuman hasil seleksi administrasi: 4-5 Mei 2024
3. Seleksi tertulis: 6-8 Mei 2024
4. Tes wawancara: 11-13 Mei 2024
5. Pengumuman hasil seleksi final pada 14-15 Mei 2024
6. Pelantikan anggota PPK terpilih akan dilakukan pada 16 Mei 2024.
Demikianlah informasi mengenai rekrutmen PPK Pilkada 2024 yang perlu disimak.
Kontributor : Rishna Maulina Pratama
Berita Terkait
-
Sekjen Gerindra Pastikan Dukung Ahmad Ali Nyagub di Sulawesi Tengah
-
Terkuak! Tujuan Ahmad Ali Temui Prabowo di Kertanegara IV: Minta Dukungan Maju Pilgub Sulteng
-
Prioritaskan Kader Internal, PDIP Bakal Umumkan Kandidat Cagub DKI Bulan Mei
-
PDIP Jaring Nama-nama Cagub Jakarta Potensial, Ada Ahok hingga Basuki
-
Poster Pejabat Nobar Timnas Indonesia U-23 Bikin Geli Publik: Kampanye Terselubung?
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Sekolah Rakyat Jadi Harapan Baru Anak Miskin, Wamensos: Presiden Jalankan Amanat Konstitusi
-
Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta
-
Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya
-
Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama
-
Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional
-
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
-
Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah
-
Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun