Tanggapi Prabowo Soal Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Kata Hasto PDIP

Suara.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto setuju bahwa Proklamator RI Soekarno milik semua kalangan bukan hanya milik satu partai saja.

Hal ini disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan, seusai mendampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melihat Pameran Seni Rupa karya Butet Kartaredjasa bertajuk Melik Nggendong Lali di Gedung Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Senin (13/5/2024).

"Terkait dengan Bung Karno, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo memang Bung Karno tidak hanya milik rakyat Indonesia tetapi milik warga bangsa juga," kata Hasto.

"Karena Bung Karno bercita-cita untuk merombak sistem internasional yang anarkis menjadi sistem internasional yang mengedepankan kesetaraan antarwarga bangsa, yang menentang berbagai bentuk penindasan dalam seluruh aspek kehidupan, mengedepankan kemanusiaan, keadilan. Bahkan Bung Karno mengusulkan Pancasila menjadi piagam dari PBB untuk membangun suatu tata dunia yang baru," sambungnya.

Bagi PDIP, kata dia, kesejarahan dengan Bung Karno itu sangat kuat karena akar dari Partai adalah PNI yang didirikan oleh Putra Sang Fajar itu.

PNI saat itu, kata dia, terlibat menggelorakan semangat kemerdekaan Indonesia kala itu.

"PDIP secara konsisten menjabarkan ide, gagasan, pemikiran, cita-cita Bung Karno dalam seluruh napas kehidupan partai dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga karena emotional bonding itulah PDIP yang paling konsisten di dalam menjabarkan seluruh pemikiran Bung Karno itu khususnya terkait dengan ideologi Pancasila, spirit mewujudkan Trisakti," tuturnya.

Kendati begitu, Hasto mengaku PDIP terbuka jika ada pihak atau golongan yang merasa melaksanakan atau memperjuangkan pikiran Bung Karno. Termasuk Prabowo yang merasa memperjuangkan ide dan gagasan Proklamator RI tersebut.

"Sekiranya partai lain juga akan menjalankan hal yang sama dengan PDIP, dengan emotional bonding Bung Karno, pemikiran-pemikiran Bung Karno, ya tentu saja kami welcome," pungkasnya.

Baca Juga: Berkaca Kasus Gibran di MK, Jalan Prabowo Dinilai Bakal Mulus untuk Revisi UU Kementerian