Suara.com - Partai Demokrat mendukung penambahan pos kementerian, apabila memang hal tersebut dibutuhkam untuk menjalankan visi misi presiden terpilih Prabowo Subianto pada pemerintahan mendatang.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY terkait pembahasan di koalisi soal penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kalau memang jawaban yang paling baik adalah dengan menambah pos kementerian, misalnya atau ada secara spesifik dilakukan sebuah merger atau penguatan atau apapun bentuknya, yang jelas kalau itu untuk mendukung pencapaian visi besar menjalankan misi-misi presiden terpilih kita ya harus kita dukung," tutur AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Selasa (11/6/2024).
AHY mengatakan Demokrat tentu siap untuk memberikan masukan mengenai program dan kebijakan-kebijakan strategis lima tahun ke depan.
Kendati mendukung, AHY menegaskan ada tidaknya penambahan jumlah kementerian tergantung terhadap keputusan Prabowo.
"Jadi saya sekali lagi, kami bersikap sekaligus posisi kami adalah memberikan kewenangan dan ruang yang luas kepada presiden terpilih kami untuk bisa menentukan itu semuanya. Beliau memiliki hak prerogatif pada saatnya dan tentunya kami sangat senang jika bisa setiap saat diajak berdialog dan berdiskusi," kata AHY.
Tag
Berita Terkait
-
Perlu Waktu untuk Pilkada Jakarta, Jabar dan Jateng, AHY: Partai Demokrat Tidak Ingin Gegabah
-
Rekomendasi Demokrat: Murad Ismail-Michael Wattimena di Pilkada Maluku, Herman Deru-Cik Ujang di Pilkada Sumsel
-
Pertimbangkan Usung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, Demokrat Dorong Kadernya Jadi Wakil
-
Admin Medsos Unggah Momen Prabowo-Gibran Ngopi di Hambalang, Dasco Gerindra: Wah Repot Jawabnya
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Airlangga Girang, Modal Asing Mulai 'Mudik' ke Saham RI
-
'Mama Jangan Menangis' Surat Terakhir Siswa SD di NTT Sebelum Akhiri Hidup karena Tak Bisa Beli Buku
-
Isi Proposal OJK dan BEI ke MSCI: Janji Ungkap Penerima Manfaat Akhir Saham RI
-
MSCI Buka Suara Usai Diskusi dengan BEI, OJK dan KSEI Perihal IHSG
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
Terkini
-
Pakar Hukum Pidana Nilai Kotak Pandora Kasus-kasus Korupsi Bakal Terbuka Jika Riza Chalid Tertangkap
-
Siswa SD di NTT Bunuh Diri Karena Tak Mampu Beli Buku, DPR: Ini Alarm Keras, Negara Harus Hadir
-
Sebut Cuma Kebetulan Lagi Makan Soto, Kodam Diponegoro Bantah Kirim Intel Pantau Anies
-
KPK Siap Hadapi Praperadilan Ulang Paulus Tannos, Buronan e-KTP yang Nekat Ganti Identitas
-
Indonesia Jadi Penjual Rokok Terbanyak ASEAN, Dokter Paru Ingatkan Dampak Serius Bagi Kesehatan
-
Polda Metro Jaya Klarifikasi Pandji Pragiwaksono Terkait Kasus Mens Rea Jumat Ini
-
Momen Pramono Tertawa Lepas di Rakornas, Terpikat Kelakar Prabowo Soal '2029 Terserah'
-
'Mama Jangan Menangis' Surat Terakhir Siswa SD di NTT Sebelum Akhiri Hidup karena Tak Bisa Beli Buku
-
Diprotes Warga Srengseng Sawah, Pemprov DKI Jakarta Siap Evaluasi Izin Party Station
-
Kembali Jadi Tersangka, Ini Daftar Hitam Kasus Hukum Habib Bahar bin Smith