Suara.com - Partai Demokrat mendukung penambahan pos kementerian, apabila memang hal tersebut dibutuhkam untuk menjalankan visi misi presiden terpilih Prabowo Subianto pada pemerintahan mendatang.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY terkait pembahasan di koalisi soal penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kalau memang jawaban yang paling baik adalah dengan menambah pos kementerian, misalnya atau ada secara spesifik dilakukan sebuah merger atau penguatan atau apapun bentuknya, yang jelas kalau itu untuk mendukung pencapaian visi besar menjalankan misi-misi presiden terpilih kita ya harus kita dukung," tutur AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Selasa (11/6/2024).
AHY mengatakan Demokrat tentu siap untuk memberikan masukan mengenai program dan kebijakan-kebijakan strategis lima tahun ke depan.
Kendati mendukung, AHY menegaskan ada tidaknya penambahan jumlah kementerian tergantung terhadap keputusan Prabowo.
"Jadi saya sekali lagi, kami bersikap sekaligus posisi kami adalah memberikan kewenangan dan ruang yang luas kepada presiden terpilih kami untuk bisa menentukan itu semuanya. Beliau memiliki hak prerogatif pada saatnya dan tentunya kami sangat senang jika bisa setiap saat diajak berdialog dan berdiskusi," kata AHY.
Tag
Berita Terkait
-
Perlu Waktu untuk Pilkada Jakarta, Jabar dan Jateng, AHY: Partai Demokrat Tidak Ingin Gegabah
-
Rekomendasi Demokrat: Murad Ismail-Michael Wattimena di Pilkada Maluku, Herman Deru-Cik Ujang di Pilkada Sumsel
-
Pertimbangkan Usung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, Demokrat Dorong Kadernya Jadi Wakil
-
Admin Medsos Unggah Momen Prabowo-Gibran Ngopi di Hambalang, Dasco Gerindra: Wah Repot Jawabnya
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu