Suara.com - Kebanyakan warga RW 01, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengeluhkan sejumlah aktivitas bisnis yang terjadi di kawasan perumahan. Mulai dari parkir liar hingga operasional kafe yang diduga tak memiliki izin dianggap mengganggu keseharian masyarakat setempat.
Keluhan ini sudah sempat disampaikan warga kepada DPRD DKI Jakarta. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi juga sudah menggelar audiensi warga dengan pemerintah setempat dan memberi waktu agar masalah ini ditangani dalam sepekan.
Suara.com pun mencoba mendatangi langsung lokasi ini. Pantauan di lokasi, terlihat memang banyak parkir liar yang ada di Jalan Wijaya VI, Jalan Wijaya VII, dan Jalan Iskandarsyah II.
Lapak parkir yang digunakan adalah bagian badan jalan dan trotoar. Kemudian, ada juru parkir yang menata motor, memasangi helm dengan kantong plastik, hingga membantu memarkirkan kendaraan.
Terlihat lahan parkir ini sebenarnya berada di area dalam portal yang merupakan pembatas antara Jalan Melawai Raya dengan jalan perumahan warga.
Pada portal itu juga sudah tertulis penolakan dari warga atas kegiatan tempat usaha di kawasan permukiman.
Kemudian, Suara.com juga sempat menelusuri salah satu kafe atau restoran yang ada di Jalan Wijaya VI bernama Solo Ristorante. Sama dengan parkiran sebelumnya, restoran ini berada di bagian dalam portal yang membatasi rumah warga dengan jalan utama.
Restoran ini sebenarnya memiliki lahan parkir di bagian depannya. Namun, ketika parkiran penuh, otomatis kendaraan diparkirkan di badan jalan hingga di depan rumah warga.
Ketua RW 02 Melawai, Nizarman Aminuddin, mengaku sudah berulang kali menerima keluhan warga atas parkiran liar dan operasional restoran ini. Sebab, selain masalah parkir, masyarakat yang bukan penghuni kawasan permukiman ini menjadi semakin ramai.
Baca Juga: DPRD DKI Minta Pemprov Tak Persulit Warga Hunian Vertikal Imbas Penonaktifan NIK
"Kan kayak gini orang ramai lalu-lalang. Kita nggak kenal siapa saja. Sementara di sini kita pengen tenang, istirahat jadi terganggu," ujar Nizarman kepada Suara.com di lokasi, Kamis (13/6/2024).
"Kalau peraturan dulu kan kalau orang bangun rumah atau bikin perusahaan, dia akan menghitung dulu parkirnya muat gak," lanjutnya menambahkan.
Nizarman juga sempat melakukan penelusuran ke restoran itu dan ternyata terbukti ada penjualan minuman keras (miras) alias beralkohol. Ia menyesalkan hal ini karena dilakukan di kawasan permukiman.
"Jual miras akan mengakibatkan suatu pelajaran yang tidak baik kepada mungkin anak cucu kami yang tinggal di pemukiman," jelasnya.
Lebih lanjut, Nizarman tak mau menyalahkan sepenuhnya persoalan ini kepada pemilik usaha itu dan pengelola parkir liar. Seharusnya, pemerintah setempat turun tangan mengatasi persoalan ini.
"Makanya jangan kita diadu domba. Masa dibentrokin pemilik usaha sama warga, nggak boleh dong. Lurah, camat ini ke mana? Ada keluhan warga ya jangan diam saja tapi ditindaklanjuti dong!" pungkasnya.
Berita Terkait
-
Warga Keluhkan Operasional Bar dan Restoran di Melawai, Ketua DPRD DKI Kritik Kebijakan Bahlil
-
Bahlil Ngamuk Anggaran BKPM Dipotong Sri Mulyani: Camat di DKI Jakarta Aja Lebih Besar!
-
Kasus Kebakaran di Jakarta Tinggi tapi Jumlah Petugas Damkar Sedikit, DPRD Usulkan Ini
-
DPRD DKI Minta Pemprov Tak Persulit Warga Hunian Vertikal Imbas Penonaktifan NIK
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya