Suara.com - Sekelompok massa yang mengatasnamakan Front Kader Penjaga Partai kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2024). Kelompok ini merupakan kubu pendukung Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mardiono.
Mardiono sendiri belakangan ditentang sejumlah anggotanya lantaran dianggap gagal membawa PPP kembali lolos ke Senayan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Pantauan Suara.com di lokasi, massa aksi yang mengenakan baju hijau dengan lambang kakbah terlihat membawa sejumlah atribut dalam aksi ini. Mulai dari poster dukungan untuk Mardiono hinggq bendera PPP.
Dalam orasinya di atas mobil komando, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Jakarta Pusat, Sanusi Flamboyan meminta agar semua pihak di internal tidak saling menyalahkan atas kegagalan di Pileg 2024.
"Tidak ada lagi ruang untuk konflik di dalam tubuh PPP. Tidak ada lagi ruang untuk saling menyalahkan di dalam tubuh PPP. Tidak ada lagi ruang untuk menengok ke belakang di dalam tubuh PPP jika itu hanya akan melemahkan kesatuan dan keutuhan partai," ujar Sanusi.
Sanusi mengatakan, 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP seluruh daerah sudah sepakat menuntaskan kepemimpinan Mardiono sampai Muktamar 2025.
"PPP hanya perlu melihat ke depan dan menyongsong masa depan yang lebih baik dengan semangat dan spirit persatuan kesatuan di atas prinsip soliditas kader," tuturnya.
Sanusi pun menyebut ada sejumlah oknum yang berupaya memecah belah partai. Karena itu, ia meminta DPP mengambil tindakan tegas kepada pihak yang dimaksud dan fokus pada persiapan Pilkada serentak 2024.
"DPP, DPW dan DPC bersatu padu mengawal Pilkada 2024 dan solid memenangkan kader yang diusung dan didukung partai. Mengawal Mukctamar DPP PPP 2025," tuturnya.
Baca Juga: Ketua Majelis Pakar DPP PPP Setujui Muktamar 2025: Sesuai Hasil Rapimnas IX
"Mendukung DPP tindak teges pengurus yang bilkin gaduh," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Anies Baswedan Diminta DPR Ikut Rapat Bahas Biaya Kuliah Mahal
-
Timwas Haji DPR Desak Tindak Lanjut Temuan Penyelenggaraan Haji 2024
-
Buntut Pernyataan 'Semua Fraksi Setuju Amandemen UUD 1945', MKD Panggil Ketua MPR Bamsoet Hari Ini
-
Ketua Majelis Pakar DPP PPP Setujui Muktamar 2025: Sesuai Hasil Rapimnas IX
-
Diungkap Eks Sekjen Kementan di Sidang, SYL Minta Rp500 Juta ke Anak Buah buat THR Anggota DPR
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO