Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara soal pengunduran diri Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan dan adanya desakan mundur Budi Arie dari jabatan Menkominfo imbas kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN).
Puan awal menyampaikan, jika adanya kasus peretasan hingga tak adanya becak data nasional tidak boleh terjadi kembali.
"Ini kan memang satu hal yang menurut kami di DPR sudah dibahas di Komisi I hal yang harusnya tidak terjadi seperti ini," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Untuk itu, kata dia, jika ada pihak-pihak yang merasa lalai dalam hal itu, maka sudah betul harus mengevaluasi diri.
"Jadi secara konkret dievaluasi kemudian tindaklanjutnya seperti apa, pihak-pihak yang kemudian merasa lalai atau kemudian bertanggung jawab ya sebaiknya bisa mengevaluasi diri," ungkapnya.
Sementara itu, terkait munculnya desakan agar Budi Arie mundur dari jabatannya sebagai Menkominfo, Puan menyampaikan, seharusnya memang Presiden Jokowi harus lakukan evaluasi jika ada pembantunya kurang maksimal dalam bekerja.
"Menteri itu merupakan orang yang membantu presiden, jadi ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal ya mungkin bisa dievaluasi oleh presiden," pungkasnya.
Mundur usai PDN Diacak-acak Hacker
Sebelumnya, Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sejak 1 Juli 2024.
Hal ini berkaitan dengan kasus serangan server Pusat Data Nasional (PDN) yang dilakukan kelompok Brain Cipper Ransomware. Aksi peretasan terhadap PDN lewat serangan siber dalam bentuk ransomware terjadi pada Senin (17/6/2024) lalu.
Pengunduran diri tersebut disampaikan Semuel dalam konferensi pers di Kantor Kominfo.
"Per tanggal 1 Juli, saya sudah menyatakan pengunduran diri secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin," ucap Semuel, seperti dikutip dari YouTube KompasTV pada Kamis (4/7/2024).
Saat ditanya alasan utama pengunduran dirinya, Semuel menegaskan bahwa ia merasa bertanggung jawab atas serangan siber yang menyerang PDN. Server yang terdampak ransomware tersebut melumpuhkan berbagai layanan publik.
"Saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan menyatakan harusnya selesai di saya. Karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik," ungkapnya.
Serangan pada server PDN diketahui setelah imigrasi mengalami gangguan layanan di bandara internasional.
Tag
Berita Terkait
-
Minta Semua Data Nasional Di-back Up usai PDN Dibobol Hacker, Jokowi: Agar Kita Tak Terkaget-kaget Lagi
-
Menkominfo Budi Arie Didesak Mundur Gegara Kasus Hacker, Jokowi: Semua Sudah Dievaluasi
-
Ogah Bernasib Diacak-acak Seperti PDN, Ini Strategi Heru Budi Cegah Data Pemprov DKI Dibobol Hacker
-
PDN Diobok-obok Hacker, Jokowi Ngotot Perintahkan Ini ke Menko Polhukam Hadi Tjahjanto
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO