Kuasa Hukum Beberkan Maksud SYL Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi dan Surya Paloh di Sidang

Suara.com - Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Djamaludin Koedoeboen, menyebut ucapan terima kasih kliennya kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hanya ungkapan emosional.

Ucapan terima kasih kepada Jokowi dan Paloh disampaikan SYL saat membacakan pleidoi atau nota pembelaannya di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Soal terima kasih itu kan adalah ungkapan emosional beliau sebagai seorang menteri, sebagai seorang pembantu, sebagai orang yang pernah diangkat dari bawah ke atas oleh Pak Surya Paloh," kata Djamal, Jumat (5/7/2024).

Dia juga menyebut ucapan itu tidak disampaikan SYL dalam upaya untuk membuktikan dirinya tidak bersalah atau mendapatkan hukuman yang lebih ringan.

Menurutnya Jokowi maupun Paloh tidak bisa memberikan intervensi dalam perkara ini.

"Enggak lah, saya kira itu, mereka independen," ujar Djamal.

Dituntut 12 Tahun

Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Menteri Pertanian SYL dihukum pidana penjara selama 12 tahun karena dianggap bersalah dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian.

“Menjatuh pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” kata jaksa Meyer Simanjuntak di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Baca Juga: Ketua Paguyuban Ini Lebih Pilih Kaesang Ketimbang Anies di Pilgub Jakarta

Jaksa juga menuntut agar SYL dijatuhi pidana denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.

“Membebankan kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 dan USD 30 ribu subsider 4 tahun penjara,” tandas Meyer.

Sekadar informasi, Syahrul Yasin Limpo saat ini sedang menjalani sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dakwaan melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.

SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.