Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, mengatakan tidak ada salahnya Basuki Tjahja Purnama alias Ahok maju kembali dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Menurutnya, tak ada halangan berarti meski Ahok pernah bermasalah dengan hukum kasus penodaan agama.
Hal itu disampaikan Deddy menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan nama Ahok di urutan ke dua di bawah Anies Baswedan.
"Ya kalau dipertimbangkan pasti dipertimbangkan lah. Dia kader, dia tidak punya celah, kecuali menjadi korban hasutan ya kan," kata Deddy kepada wartawan, Rabu (17/7/2024).
Menurutnya, tak ada yang salah jika Ahok maju kembali di Pilgub Jakarta. Kecuali, kata dia, Ahok terlibat kasus tindak pidana korupsi.
"Apa salahnya gitu lho? Kecuali dia bekas koruptor ya mungkin sulit lah," ungkapnya.
Lebih lanjut, Deddy menegaskan PDIP dalam urusan bertarung tidak akan melihat lagi hasil survei.
"Nah kalau sudah bertempur kita nggak urusan sama survei-survei," pungkasnya.
Survei
Sebelumnya Litbang Kompas merilis hasil survei terbarunya soal dinamika Pilgub Jakarta 2024. Hasilnya nama Anies Baswedan bertengger di urutan teratas, di susul nama Basuki Tjahja Purnama alias Ahok di bawahnya ada Ridwan Kamil.
Baca Juga: Dikalahkan Anies hingga Ahok, Alasan Golkar Tak Risau Elektabilitas Kaesang di Jakarta Cuma 1 Persen
Adapun survei yang dilakukan Litbang Kompas ini dipotret pada Juli 2024 ini.
"Anies misalnya, jika survei dilakukan saat ini, tidak kurang 29,8 persen pemilih akan memilihnya," tulis keterangan Litbang Kompas, Selasa (16/7/2024).
Kemudian untuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memperoleh angka 20 persen.
Sementara untuk eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terpaut jauh dari dua figur tersebut. Pria yang akrab disapa Kang Emil hanya duduki peringkat ketiga dengan memperoleh angka 8,5 persen.
Sementara, terdapat sejumlah nama-nama lainnya seperti Erick Thohir, Tri Rismaharini, Heru Budi Hartono, Kaesang Pangarep, Andika Perkasa dan Sri Mulyani. Namun, angkanya masih di bawah 5 persen.
"Tidak Tahu/tidak jawab 30 persen," tulisnya.
Untuk diketahui, survei periodik melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan pada 15-20 Juni 2024. Sebanyak 400 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Dengan menggunakan metode ini, Litbang Kompas menerapkan margin of error sebesar ±4,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Berita Terkait
-
Prabowo Diminta Tidak Mundur Seperti Gibran, Elite PDIP: Yang Harusnya Mundur Budi Arie, Kerja Nggak Bener!
-
Dikalahkan Anies hingga Ahok, Alasan Golkar Tak Risau Elektabilitas Kaesang di Jakarta Cuma 1 Persen
-
Anies, Ahok hingga RK Bersaing Ketat di Survei Terbaru Pilkada Jakarta, Gerindra Siap Pasang Salah Satunya, Siapa?
-
Ahok VS Anies Jilid II Bakal Terjadi di Pilkada Jakarta? Pengamat: Itu Berbahaya!
-
Cerai dari Ahok, Veronica Tan Kini Makin Moncer Jalankan 2 Bisnis Menjanjikan
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?