Suara.com - Indikator merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas tiga nama dalam bursa bakal calon gubernur Jakarta. Ketiganya ialah Anies Baswedan, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, dan Ridwan Kamil (RK).
Dalam simulasi tiga nama, Anies unggul di antara dua nama lainnya.
Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi menjelaskan dalam simulasi tiga nama, elektabilitas Anies 43,8 persen, Ahok 32,1 persen, dan RK 18,9 persen.
"Jadi kalau dibaca, Anies ini nomor satu jelas meski tidak sampai 50 persen," kata Burhanuddin dalam konferensi pers secara daring pada Kamis (25/7/2024).
Meski begitu, Burhanuddin menilai kans RK untuk memenangkan Pilkada Jakarta tetap ada. Sebab, mantan Gubernur Jawa Barat itu dianggap kekuatan untuk menarik basis dukungan dari calon lain.
"Berbagai simulasi sampel head to head, terlihat jelas, kemampuan menarik basis calon lain paling positif ada di RK," ujar Burhanuddin.
Sementara Ahok belum bisa dipastikan akan maju pada Pilkada Jakarta lantaran belum ada pengumuman dukungan dari PDIP dan belum ada tahapan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta.
Jika dilihat dari simulasi dua nama atau head to head, Burhanuddin menjelaskan bahwa ada potensi kecenderungan RK mengalami peningkatan elektabilitas.
"Di simulasi head to head cenderung nambah ke RK," ucap Burhanuddin.
Baca Juga: Ridwan Kamil Akui Nama Jusuf Hamka Berpotensi Diusung KIM Maju Pilgub Jakarta
Pada simulasi head to head antara Anies dan Ahok, terlihat bahwa Anies mendapatkan elektabilitas sebesar 52 persen sementara Ahok 42 persen.
Kemudian saat simulasi antara Anies dengan RK, elektabilitas Anies sebesar 50,1 persen sedangkan RK 38,8 persen.
Di sisi lain, saat simulasi Ahok dengan RK, keduanya mendapatkan angka elektabilitas yang sama yaitu 44,7 persen.
"Makanya saya katakan RK punya potensi calon inklusif karena bisa menarik pendukung lain," sebut Burhanuddin.
Dia mengakui bahwa RK memang mesti berusaha keras untuk menghadapi Anies dan Ahok. Namun, jika Ahok tidak maju dan RK hanya akan menghadapi Anies, maka RK masih memiliki kesempatan untuk menang.
"Elektabilitasnya masih struggling, tapi di Jakarta bukan berarti tanpa peluang, data mengatakan RK terbuka peluang. Jadi, bukan kartu mati," kata Burhanuddin.
Berita Terkait
-
Bungkam Ditanya soal Aturan Wajib Mundur jika Maju Pilkada Jakarta, Begini Reaksi Heru Budi ke Wartawan
-
Survei Indikator: Anies Mendominasi, Ahok dan RK Masih Bisa Jadi 'Kuda Hitam' di Pilkada Jakarta
-
Ridwan Kamil Akui Nama Jusuf Hamka Berpotensi Diusung KIM Maju Pilgub Jakarta
-
Teka-Teki Pilkada 2024: Ke Mana Ridwan Kamil Akan Berlabuh?
-
Cek Fakta: Jokowi dan Gibran Sakit Hati karena Prabowo Usung Ahok di Pilkada Jakarta, Benarkah?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!