Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS, Mulyanto turut mengomentari soal santernya kabar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang dikabarkan akan menggantikan posisi Arifin Tasrif sebagai Menteri ESDM. Dia berharap kabar tersebut cuma gosip belaka.
Terkait isu reshuffle itu, Mulyanto menilai sangat tidak efektif jika pergantian menteri dilakukan kekinian.
Sementara masih banyak tugas yang harus diselesaikan Kementerian ESDM.
"Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi," kata Mulyanto kepada Suara.com, Kamis (1/8/2024).
Ia menjelaskan, dari sisi perundangan, di ujung masa pemerintahan ini, pekerjaan rumah yang tersisa yang harus dituntaskan Menteri ESDM adalah RUU EBET, PP KEN (Kebijakan Energi Nasional), dan RUU Migas. Baginya, kalau reshuffle benar-benar dilakukan, Presiden Jokowi hanya akan terlihat seperti orang yang kurang kerjaan.
"Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti Menteri. Menurut saya justru akan semakin molor. Tidak perlu lah reshuffle sekarang. Presiden (Jokowi) seperti kurang kerjaan,” ujarnya.
Mulyanto menambahkan yang lebih perlu dilakukan Presiden saat ini adalah menertibkan bidang kerja para menteri yang semrawut. Bukan reshuffle jelang suksesi.
“Dari pada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya," pungkasnya.
Isu adanya reshuffle kabinet menteri kembali mencuat di akhir masa jabatan Jokowi sebagai presiden. Bahkan, santer kabar Menteri ESDM Arifin Tasrif bakal digantikan oleh Bahlil Lahadalia.
Menanggapi isu tersebut, Jokowi awalnya menyebut reshuffle di kabinet menteri bisa saja terjadi. Peluang reshuffle itu bisa terjadi bila memang diperlukan.
"Ya (reshuffle) bisa saja kalau diperlukan, kalau diperlukan," kata Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis.
Jokowi juga sempat mempertanyakan soal isu pergantian Arifin Tasrif dari jabatan Menteri ESDM.
Menanggapi pertanyaan terkait hal tersebut, Jokowi justru bertanya balik kepada awak media mengenai isu yang dimaksud.
"Katanya siapa?" tanya Jokowi.
Tag
Berita Terkait
-
Sidang Kabinet di IKN Urung Digelar Gegara Perabotan Belum Komplet, Jokowi Kini Ungkit Masalah AC hingga Kursi
-
Santer Isu Arifin Tasrif Bakal Diganti Bahlil, Jokowi Akui Berpeluang Reshuffle Menteri, Asal....
-
Tiga Kali Bilang 'Katanya Siapa?' Jokowi Tepis Isu Rehuffle Kabinet
-
Bela Jokowi, Grace Natalie Minta Megawati Tak Berdebat soal Tagline 'Indonesia Maju', Begini Katanya!
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- 5 HP OPPO RAM 8 GB Terbaik di Kelas Menengah, Harga Mulai Rp2 Jutaan
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!
-
Percepat Penanganan Darurat Pascabencana, Hari Ini Bina Marga akan Tinjau Beutong Ateuh Banggalang