Suara.com - Politisi Partai Gerindra, Angga Raka Prabowo, resmi dilantik menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) RI pada Senin (19/8/2024). Kehadiran Raka diharapkan mempercepat penyelesaian berbagai isu krusial, seperti pemberantasan judi online dan perbaikan tata kelola data nasional.
Dengan dilantiknya Angga Raka Prabowo, Wamenkominfo RI pun kini jadi dua orang, yakni Nezar Patria yang sudah setahun menjabat Wakil Menteri Kominfo.
Pelantikan Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Kominfo ini didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 52M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.
Dalam prosesi pelantikan yang dipandu langsung oleh Presiden Jokowi, Angga Raka Prabowo bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, serta Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, mengucapkan sumpah jabatan di hadapan kepala negara.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," katanya.
Lantas, siapa Angga Raka Prabowo?
Angga Raka Prabowo merupakan salah satu loyalis utama Prabowo Subianto, Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra. Sejak bergabung dengan Gerindra pada 2008, Angga Raka Prabowo setia mendampingi Prabowo, meski harus melalui berbagai rintangan, termasuk kekalahan pada Pilpres 2014 dan 2019.
Prabowo menunjuk Angga Raka Prabowo sebagai sekretaris pribadinya pada 2014 hingga 2017. Di internal Gerindra, Angga memegang posisi penting sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) dan Ketua Badan Komunikasi.
Pada Pilpres 2019, nama Angga Raka Prabowo sempat mencuat karena disebut sebagai pemilik koran berbahasa Inggris "Independent Observer", yang dianggap menjadi alat propaganda Prabowo kala itu.
Tahun 2021, Angga Raka Prabowo kembali menjadi sorotan publik ketika Prabowo mengenalkannya sebagai Komisaris PT Teknologi Militer Indonesia (TMI). Saat itu, PT TMI tengah disorot karena menggarap proyek pengadaan Alat Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dengan nilai mencapai Rp 1.760 triliun hingga 2024.
Peran Angga Raka Prabowo di Partai Gerindra dan PT TMI menunjukkan betapa kuatnya posisi Angga dalam lingkaran strategis Prabowo. Loyalitasnya selama lebih dari satu dekade menjadikannya sosok penting yang dipercaya menangani proyek-proyek besar, termasuk yang melibatkan Kementerian Pertahanan.
Berita Terkait
-
Nama Jokowi Diseret dalam Kasus Kuota Haji Gus Yaqut, PSI Kasih Pembelaan
-
Jokowi Turun Gunung, Bakal Pidato Perdana Sebagai Ketua Dewan Penasehat di Rakernas PSI
-
Roy Suryo Ungkap Ada Strategi Pecah Belah Usai Dilaporkan Eggi Sudjana: Ini Tujuan dari Geng Sana
-
Laporan Roy Suryo Terhadap Tujuh Orang Masuk Babak Baru, Polisi Panggil Saksi Ahli
-
Gabung PSI, Rusdi Masse Dijuluki 'Jokowinya Sulsel' dan Siap Tempati Posisi Strategis DPP
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
KPK Endus Perintah Petinggi Maktour Travel untuk Hancurkan Barang Bukti Kasus Haji
-
Pejabat OJK-BEI Mundur Saja Tak Cukup, Ketua Banggar DPR Desak Rombak Aturan 'Free Float'
-
Kasus Korupsi Iklan Bank BJB, KPK Telusuri Komunikasi Ridwan Kamil dan Aliran Dana Miliaran
-
Gus Yahya Buka Suara: Tambang Jadi Biang Kerok Kisruh di Tubuh PBNU?
-
KPK Sita Dokumen Proyek Hingga Barang Bukti Elektronik dari Kantor Wali Kota Madiun
-
KPK Gandeng BPK Periksa Gus Yaqut Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
PBNU Rayakan Harlah Satu Abad di Istora Senayan Besok, Prabowo Dijadwalkan Hadir
-
KPK Bongkar Alur Jual Beli Kuota Haji Khusus: Siapa 'Main' di Balik 20.000 Kuota Tambahan?
-
Wakasatgas PRR Pascabencana Dorong Akselerasi Pembangunan Huntara Tiga Kabupaten di Sumatera Utara
-
Usut Kasus Bupati Sudewo, KPK Bakal Telusuri Dugaan Pemerasan Calon Perangkat Desa di Wilayah Lain