Suara.com - Aturan syariat ekstrem diterapkan Kementerian Moralitas Taliban yang mewajibkan seluruh pria memiliki janggut. Peraturan itu lebih khusus dilaksanakan oleh anggota pasukan keamanan.
Kementerian Pencegahan Kejahatan dan Penyebaran Kebajikan mengatakan aturan tersebut diterapkan hingga berimbas kepada anggota pasukan keamanan Taliban.
Pasalnya, sudah ada 280 anggota pasukan keamanan dipecat karena tidak menumbuhkan janggut. Tak hanya itu saja, sudah ada 13.000 orang di Afghanistan ditahan lantaran tidak bermoral.
Laporan tersebut tidak merinci jenis dugaan pelanggaran atau jenis kelamin para tahanan.
Mohibullah Mokhlis, selaku Direktur Perencanaan dan Perundang-undangan di kementerian tersebut mengatakan, pihaknya juga dengan tegas melarang musik.
Terbaru para pejabat telah menghancurkan 21.328 alat musik pada tahun lalu dan mencegah ribuan operator komputer menjual film yang tidak bermoral dan tidak etis di pasar.
Mereka telah mengidentifikasi 281 anggota pasukan keamanan karena tidak berjanggut dan mereka telah dipecat, katanya, sejalan dengan interpretasi mereka terhadap hukum Islam.
Kementerian Moralitas, yang mengambil alih kantor kementerian perempuan yang dibubarkan di Kabul setelah Taliban mengambil alih pada tahun 2021, telah dikritik oleh organisasi hak asasi manusia dan PBB karena membatasi perempuan dan menghambat kebebasan berekspresi.
Misi PBB untuk Afganistan telah melaporkan kasus-kasus pejabat kementerian moral yang menghentikan dan menahan perempuan, kadang-kadang selama beberapa jam, karena tidak memenuhi interpretasi mereka tentang pakaian Islami.
Baca Juga: Atalia Praratya Akhirnya Blak-blakan, Zara Buka Hijab karena Pengaruh Teman
Taliban menyebut tuduhan penahanan itu "tidak berdasar" dan mengatakan peraturan tersebut menerapkan interpretasi mereka terhadap hukum Islam dan adat istiadat Afghanistan.
Kementerian Moralitas tidak memberikan angka terkait dengan pengawasan terhadap pakaian perempuan atau perjalanan mereka tanpa pendamping laki-laki, yang juga dilarang oleh pihak berwenang untuk jarak yang lebih jauh.
Dikatakan bahwa sebuah rencana baru sedang dikerjakan untuk memastikan aturan berpakaian Islami dipatuhi, diawasi oleh pemimpin spiritual tertinggi yang berbasis di kota selatan Kandahar.
Berdasarkan arahan Pemimpin Tertinggi, rancangan rencana penerapan hijab (pakaian Islami) bagi perempuan telah dirumuskan dan disetujui, kata Mokhlis.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi