Suara.com - Politisi Gerindra, Inggard Joshua, resmi dilantik sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 pada Senin (27/8) kemarin. Pelantikan ini merupakan periode kelimanya menduduki kursi legislator Kebon Sirih.
Artinya, Inggard sudah 25 tahun menjadi Anggota DPRD DKI. Uniknya, Inggard menggunakan tiga kendaraan partai politik yang berbeda, yakni Golkar, NasDem, dan Gerindra.
Inggard mengatakan, sebenarnya menjadi calon incumbent dan menang berulang kali bukan perkara sulit. Asalkan, legislator menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik selama menjabat.
"Kami ini kan fungsinya melayani, ketika ada permasalahan di wilayah, ada pengaduan maka kami sigap dan segera melakukan peninjauan sekaligus evaluasi," ujar Inggard kepada wartawan, Selasa (27/8/2024).
Selain itu, wakil rakyat juga disebutnya harus rutin menyerap aspirasi warga. Tak hanya itu, legislator juga harus menindaklanjutinya dengan mendorong penyelesaian kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI atau eksekutif.
Dengan demikian, maka tak peduli dari partai mana masyarakat akan memberi kepercayaan dan suaranya pada legislator yang sudah terbukti kinerjanya.
"Jadi gampang saja sih, karena masyarakat kan nggak lihat dari partainya tapi personalnya. Artinya dia (anggota dewan) itu melaksanakan fungsi dan tugasnya atau tidak," jelas Inggard.
Lebih lanjut, Inggard berpesan kepada para Anggota DPRD baru agar disiplin dan tak malas mengikuti rapat. Sebab, legislator bisa menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi melalui berbagai pembahasan di gedung DPRD.
"Kami berharap dewan ini semakin hari harus semakin tertib, karena kami ini dipilih oleh rakyat sehingga harus mengabdi dan berbakti. Kami punya honor-honor ini kan uang dari rakyat," jelasnya.
Ia juga tak terima jika ada alasan anggota dewan jarang datang rapat karena sibuk mengurus konstituennya. Sebab, Anggota DPRD DKI harus bisa membagi waktu dalam pekerjaannya.
"Itu porsi (waktunya) tinggal dibagi, karena kalau kami di lapangan terus kapan kami mau kerja dan kalau kami di kantor terus bagaimana kami bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat," ucap Inggard.
"Jadi ada penyeimbangan di sini, artinya anggota dewan juga harus dikontrol juga oleh masyarakat," tambahnya memungkasi.
Berita Terkait
-
Golkar Ikut Langkah PDIP, Airin Ucap 'Alhamdulillah' dan Ungkap Pesan Megawati
-
Pramono-Rano On Process, Anies? Said PDIP: Beri Kami Waktu
-
PDIP Belum Tertarik Usung Anies Jadi Cagub Jakarta Meski Punya Elektabilitas Tinggi, Ini Pendapat Pengamat
-
Balasan Tak Terduga Bahlil Ke PDIP Usai Airin Kena 'Ospek' Megawati: Tenang Pak Ade, Tak Perlu Ganti Seragam Kuning
-
Risma Dipastikan Bakal Diusung PDIP Maju di Pilgub Jatim, Diumumkan Besok
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025