Suara.com - Politisi Gerindra, Inggard Joshua, resmi dilantik sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 pada Senin (27/8) kemarin. Pelantikan ini merupakan periode kelimanya menduduki kursi legislator Kebon Sirih.
Artinya, Inggard sudah 25 tahun menjadi Anggota DPRD DKI. Uniknya, Inggard menggunakan tiga kendaraan partai politik yang berbeda, yakni Golkar, NasDem, dan Gerindra.
Inggard mengatakan, sebenarnya menjadi calon incumbent dan menang berulang kali bukan perkara sulit. Asalkan, legislator menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik selama menjabat.
"Kami ini kan fungsinya melayani, ketika ada permasalahan di wilayah, ada pengaduan maka kami sigap dan segera melakukan peninjauan sekaligus evaluasi," ujar Inggard kepada wartawan, Selasa (27/8/2024).
Selain itu, wakil rakyat juga disebutnya harus rutin menyerap aspirasi warga. Tak hanya itu, legislator juga harus menindaklanjutinya dengan mendorong penyelesaian kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI atau eksekutif.
Dengan demikian, maka tak peduli dari partai mana masyarakat akan memberi kepercayaan dan suaranya pada legislator yang sudah terbukti kinerjanya.
"Jadi gampang saja sih, karena masyarakat kan nggak lihat dari partainya tapi personalnya. Artinya dia (anggota dewan) itu melaksanakan fungsi dan tugasnya atau tidak," jelas Inggard.
Lebih lanjut, Inggard berpesan kepada para Anggota DPRD baru agar disiplin dan tak malas mengikuti rapat. Sebab, legislator bisa menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi melalui berbagai pembahasan di gedung DPRD.
"Kami berharap dewan ini semakin hari harus semakin tertib, karena kami ini dipilih oleh rakyat sehingga harus mengabdi dan berbakti. Kami punya honor-honor ini kan uang dari rakyat," jelasnya.
Ia juga tak terima jika ada alasan anggota dewan jarang datang rapat karena sibuk mengurus konstituennya. Sebab, Anggota DPRD DKI harus bisa membagi waktu dalam pekerjaannya.
"Itu porsi (waktunya) tinggal dibagi, karena kalau kami di lapangan terus kapan kami mau kerja dan kalau kami di kantor terus bagaimana kami bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat," ucap Inggard.
"Jadi ada penyeimbangan di sini, artinya anggota dewan juga harus dikontrol juga oleh masyarakat," tambahnya memungkasi.
Berita Terkait
-
Golkar Ikut Langkah PDIP, Airin Ucap 'Alhamdulillah' dan Ungkap Pesan Megawati
-
Pramono-Rano On Process, Anies? Said PDIP: Beri Kami Waktu
-
PDIP Belum Tertarik Usung Anies Jadi Cagub Jakarta Meski Punya Elektabilitas Tinggi, Ini Pendapat Pengamat
-
Balasan Tak Terduga Bahlil Ke PDIP Usai Airin Kena 'Ospek' Megawati: Tenang Pak Ade, Tak Perlu Ganti Seragam Kuning
-
Risma Dipastikan Bakal Diusung PDIP Maju di Pilgub Jatim, Diumumkan Besok
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!