Suara.com - Nama Anies Baswedan tak kunjung diumumkan oleh PDIP untuk diusung sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Pangi Syarwi menilai PDIP memang berat memberikan jatah tersebut kepada Anies yang bukan kader partainya.
Sekalipun pada berbagai survei menunjukan bahwa elektabilitas Anies paling tinggi, namun menurut Pangi, hal tersebut belum cukup bagi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Ibu Mega mungkin membaca, mencermati, dan mendengar dari semua. Elektabilitas tinggi boleh, tapi belum tentu diusung oleh bu Mega. Bahkan mungkin faktor ideologi juga bisa jadi pertimbangan," kata Pangi saat dihubungi Suara.com, Selasa (27/8/2024).
Dilihat dari sejarahnya, Pangi menyampaikan bahwa calon kepala daerah yang diusung PDIP hampir selalu memiliki ideologi partai, daripada komponen pragmatis atau strategi cara untuk menang pemilu.
Oleh sebab itu, Anies pun disarankan mau mengalah dengan gabung ke partai politik agar karir politiknya sebagai kepala daerah bisa lebih mulus.
"Mungkin bagi Bu Mega menjadi kader partai penting. Bagi bu Mega penting menjadi PDIP seutuhnya. Karena dengan jadi kader partai bisa dikontrol oleh ketua umum, apalagi mereka petugas partai dan bisa diingatkan oleh parpol, bisa dikoreksi, bisa dievaluasi, bahkan bisa diberhentikan oleh parpol sebagai kader," tuturnya.
"Sehingga menurut saya, Anies juga lebih berkorban, mengalah, untuk menjadi kader partai," lanjut Pangi.
Anies beberapa kali memang punya hubungan yang dekat dengan sejumlah partai politik hingga diisukan akan menjadi kader. Selain PDIP, salah satunya juga PKS.
Baca Juga: PDIP Bakal Umumkan Paslon di Pilkada Jakarta, Komar Bicara Soal Duet Pramono-Rano Karno
Pangi bisa memahami jika Anies tidak terlalu tertarik menjadi kader PKS karena mungkin menganggap masih partai dengan jumlah suara yang kecil. Akan tetapi, menurut Pangi, PDIP tak bisa dipandang sebelah mata.
"PDIP bukan baju kecil, sudah besar. Apa alasan Anies belum mau dikaderkan, kita tidak tahu. Apakah Anies deparpolisasi atau Anies tidak nyaman dengan partai," tuturnya.
Tag
Berita Terkait
-
Balasan Tak Terduga Bahlil Ke PDIP Usai Airin Kena 'Ospek' Megawati: Tenang Pak Ade, Tak Perlu Ganti Seragam Kuning
-
Risma Dipastikan Bakal Diusung PDIP Maju di Pilgub Jatim, Diumumkan Besok
-
PDIP Bakal Umumkan Paslon di Pilkada Jakarta, Komar Bicara Soal Duet Pramono-Rano Karno
-
7 Potret Ratu Ghefira, Putri Airin Rachmi Diany yang Cantik dan Pintar
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam
-
Kritik Tajam ke Prabowo Soal IKN: Politisi PDIP Minta Stop Pembangunan Baru, Fokus Ini!
-
Mahfud MD Sebut Jaksa Tidak Fair dalam Kasus Nadiem Makarim, Ini Alasannya
-
Ini 5 Fakta Kerusakan Hutan di Indonesia yang Jadi Sorotan Dunia
-
Komisi III DPR Perjuangkan Nasib Hakim Ad Hoc dengan Syarat Mutlak Jangan Mogok Sidang