Suara.com - Nama Anies Baswedan tak kunjung diumumkan oleh PDIP untuk diusung sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Pangi Syarwi menilai PDIP memang berat memberikan jatah tersebut kepada Anies yang bukan kader partainya.
Sekalipun pada berbagai survei menunjukan bahwa elektabilitas Anies paling tinggi, namun menurut Pangi, hal tersebut belum cukup bagi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Ibu Mega mungkin membaca, mencermati, dan mendengar dari semua. Elektabilitas tinggi boleh, tapi belum tentu diusung oleh bu Mega. Bahkan mungkin faktor ideologi juga bisa jadi pertimbangan," kata Pangi saat dihubungi Suara.com, Selasa (27/8/2024).
Dilihat dari sejarahnya, Pangi menyampaikan bahwa calon kepala daerah yang diusung PDIP hampir selalu memiliki ideologi partai, daripada komponen pragmatis atau strategi cara untuk menang pemilu.
Oleh sebab itu, Anies pun disarankan mau mengalah dengan gabung ke partai politik agar karir politiknya sebagai kepala daerah bisa lebih mulus.
"Mungkin bagi Bu Mega menjadi kader partai penting. Bagi bu Mega penting menjadi PDIP seutuhnya. Karena dengan jadi kader partai bisa dikontrol oleh ketua umum, apalagi mereka petugas partai dan bisa diingatkan oleh parpol, bisa dikoreksi, bisa dievaluasi, bahkan bisa diberhentikan oleh parpol sebagai kader," tuturnya.
"Sehingga menurut saya, Anies juga lebih berkorban, mengalah, untuk menjadi kader partai," lanjut Pangi.
Anies beberapa kali memang punya hubungan yang dekat dengan sejumlah partai politik hingga diisukan akan menjadi kader. Selain PDIP, salah satunya juga PKS.
Baca Juga: PDIP Bakal Umumkan Paslon di Pilkada Jakarta, Komar Bicara Soal Duet Pramono-Rano Karno
Pangi bisa memahami jika Anies tidak terlalu tertarik menjadi kader PKS karena mungkin menganggap masih partai dengan jumlah suara yang kecil. Akan tetapi, menurut Pangi, PDIP tak bisa dipandang sebelah mata.
"PDIP bukan baju kecil, sudah besar. Apa alasan Anies belum mau dikaderkan, kita tidak tahu. Apakah Anies deparpolisasi atau Anies tidak nyaman dengan partai," tuturnya.
Tag
Berita Terkait
-
Balasan Tak Terduga Bahlil Ke PDIP Usai Airin Kena 'Ospek' Megawati: Tenang Pak Ade, Tak Perlu Ganti Seragam Kuning
-
Risma Dipastikan Bakal Diusung PDIP Maju di Pilgub Jatim, Diumumkan Besok
-
PDIP Bakal Umumkan Paslon di Pilkada Jakarta, Komar Bicara Soal Duet Pramono-Rano Karno
-
7 Potret Ratu Ghefira, Putri Airin Rachmi Diany yang Cantik dan Pintar
Terpopuler
- Karawang di Ujung Tanduk Sengketa Tanah: Pemerintah-BPN Turun Gunung Bahas Solusi Cepat
- 5 Fakta Heboh Kasus Video Panas Hilda Pricillya dan Pratu Risal yang Guncang Media Sosial
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 6 Oktober 2025, Banjir Ribuan Gems dan Kesempatan Klaim Ballon d'Or
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga Mulai Rp6 Jutaan, Ramah Lingkungan dan Aman Digunakan saat Hujan
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Tanpa Calvin Verdonk, Ini Pemain Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Waketum PSI Dapat Tugas dari Jokowi Usai Laporkan Penyelewengan Dana PIP
-
Ole Romeny Diragukan, Siapa Penyerang Timnas Indonesia vs Arab Saudi?
-
Wasapada! Trio Mematikan Arab Saudi Siap Uji Ketangguhan Timnas Indonesia
-
Panjatkan Doa Khusus Menghadap Kabah, Gus Miftah Berharap Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia
Terkini
-
Nama-nama Anggota Komite Reformasi Polri Sudah di Kantong Presiden, Istana: Tunggu Tanggal Mainnya
-
PLN Energi Primer Indonesia Gandeng Timas Suplindo Bangun Pipa Gas WNTS-Pemping
-
Nadiem Masih Dibantarkan di RS Usai Operasi, Kejagung: Penyidikan Korupsi Chromebook Jalan Terus
-
Anak Buah Masuk Penjara Gegara Pasang Patok, Dirut PT WKM Pasang Badan: Saya yang Bertanggung Jawab
-
Anak Riza Chalid Hadapi Sidang Korupsi Pertamina, Pengacara Bantah Keterlibatan Kliennya
-
Gema Adzan Sang Ayah di Reruntuhan Ponpes Al Khoziny, Ikhlas Melepas Anaknya Syahid
-
Harapan Akhir Tahun Pekerja Online, Rieke Minta Kado Spesial Perpres Perlindungan dari Prabowo
-
Sidang Praperadilan Nadiem Makariem, Hotman Paris Cecar Ahli Hukum Soal Kerugian Negara
-
Yayat Supriatna Sebut Pembangunan Infrastruktur Pangan Bukan Domain Pemerintah
-
Revisi UU Ketenagakerjaan Jadi Kunci Nasib Pekerja Digital, Rieke Diah Pitaloka: Mari Kawal Bersama