Suara.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru saja memecat Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, di tengah situasi konflik yang semakin intens dengan Hamas. Keputusan ini mengundang banyak sorotan, terutama karena Gallant adalah figur militer berpengalaman yang kerap berbeda pandangan dengan Netanyahu terkait strategi perang.
Ketegangan antara Netanyahu dan Gallant telah berlangsung lama, terutama soal penanganan konflik yang kini memasuki bulan ke-14 sejak serangan Hamas pada Oktober 2023. Menurut Netanyahu, kepercayaan antara keduanya retak, dengan perbedaan pendapat yang terlalu besar dalam penanganan perang.
“Di tengah perang seperti ini, lebih dari sebelumnya, kepercayaan penuh dibutuhkan antara perdana menteri dan menteri pertahanan,” ungkap Netanyahu.
Gallant, yang sebelumnya seorang jenderal, secara terbuka mengutarakan pendapatnya bahwa strategi militer Israel di Gaza harus segera diarahkan pada kesepakatan yang bisa membebaskan tawanan Israel yang ditahan Hamas.
Hal ini bertolak belakang dengan pandangan Netanyahu yang menginginkan tekanan militer lebih besar terhadap kelompok militan tersebut. Akibat pernyataan itu, Gallant justru mendapat dukungan dari publik yang menganggap pendapatnya lebih solutif, bahkan popularitasnya sempat melampaui Netanyahu.
Keputusan pemecatan ini diduga tak lepas dari dinamika politik domestik. Netanyahu saat ini mendapat tekanan besar dari partai ultra-Ortodoks Haredi, yang menolak rencana Gallant untuk mewajibkan kaum muda Haredi menjalani wajib militer. Para pemimpin Haredi di koalisi pemerintahan Netanyahu bahkan mengancam akan menarik dukungan jika aturan wajib militer tersebut diterapkan.
Israel Katz ditunjuk untuk menggantikan Gallant sebagai Menteri Pertahanan. Meski pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Katz dianggap kurang memiliki pengalaman komando militer dibandingkan Gallant, yang dianggap sebagai ahli strategi.
Sementara itu, posisi Menteri Luar Negeri akan diisi oleh Gideon Saar, yang pernah menjadi rival Netanyahu namun bergabung kembali ke pemerintahan pada September lalu.
Keputusan ini menuai protes dari kubu oposisi, termasuk pemimpin oposisi Yair Lapid yang menyebut pemecatan Gallant sebagai “tindakan gila.” Beberapa kelompok masyarakat juga mengajak publik untuk turun ke jalan sebagai bentuk protes, meskipun energi protes tidak sebesar saat Netanyahu berencana memecat Gallant tahun lalu terkait reformasi yudisial.
Baca Juga: Ingin Berantas Koruptor, Baim Wong Mimpi Jadi Menhan Bila Masuk ke Pemerintahan
Masa depan strategi Israel di Gaza kini berada di tangan Netanyahu dan Katz, sementara masyarakat Israel masih terpecah dalam menghadapi ketidakpastian konflik yang terus berlarut-larut ini.
Berita Terkait
-
Ingin Berantas Koruptor, Baim Wong Mimpi Jadi Menhan Bila Masuk ke Pemerintahan
-
Netanyahu Pecat Menteri Pertahanan di Tengah Memanasnya Perang
-
Netanyahu Kembali Diserang? Ledakan Misterius Dekat Kediamannya di Caesarea
-
Gencatan Senjata Hanya 'Tabir Asap', Hamas: Perang Tak Akan Berakhir
-
Ancaman Mengerikan! Tank-tank Israel Masuk Pinggiran Desa di Lebanon, Netanyahu Bakal Hancurkan Seperti Gaza?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial