Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk melaksanakan rapat koordinasi kepala daerah di akademi militer. Permintaan itu dinilai sebagai simbol kembalinya mileterisme dalam pemerintah.
Peneliti senior Imparsial Bhatara Ibnu Reza menyebut tindakan Gibran seolah sengaja mencontoh sikap Presiden Prabowo saat mengumpulkan jajaran kabinetnya di Akmil.
"Kalau dalam konteks politik, ini menunjukkan bagaimana kembalinya pikiran militarisme ke dalam pemerintahan. Bahwa kalau nggak ada militarisme maka kemudian ini tidak cocok. Itu sebenarnya indikasi militarisme kembali lagi," kata Bhatara kepada Suara.com saat dihubungi Jumat (8/11/2024).
Bila alasan rakornas dilakukan di Akmil untuk membangun kekompakan dan disiplin, menurut Bhatara, aktivitas itu tidak perlu dilakukan dengan gaya militer.
"Kalau misalnya tujuannya kekompakan, apakah menjadi sivilian itu tidak bisa kompak? Siviliannya kan di ITB bisa, di UI bisa, di tempat saya di Trisakti bisa," ujarnya.
Bhatara menyebut bahwa militerisme dalam pemerintahan saat ini bak mengembalikan era Orde Baru (Orba) pada masa Presiden Soeharto. Dia menjelaskan bahwa pada masa itu, pemikiran politik Indonesia didominasi dengan militerisme. Sementara elit politik sipil dikesampingkan.
"Di masa Orba, mulai dari 1966 sampai 1998 itu militarisme menjadi dominan dalam Pemikiran Politik Indonesia. Pemikiran-pemikiran elit politik sipilnya dulu kemudian jadi second class atau third class. Nah sekarang ini diubah-diubah lagi," ucapnya.
Bhatara menegaskan, simbol kegiatan pemerintah dengan gaya militerisme seharusnya tidak perlu dilakukan.
"Kita kan mau pemerintahan sipil yang kuat, bukan pemerintahan yang semi-militer gitu loh. Nah sekarang apakah bela negara, segala macem yang dilakukan saat ini dipahami harus semua aspek? Atau hanya kemudian rakyat yang harus bersenjata? Ya nggak juga dong. Setiap rakyat itu punya cara bagaimana membela negaranya tanpa harus mengambil senjata," tutur Bhatara.
Baca Juga: Biar Kompak, Wapres Gibran Minta Rakornas Kepala Daerah Digelar di Akmil
Sebelumnya, Wapres Gibran meminta kepada Mendagri Tito Karnavian untuk menggelar rapat koordinasi kepala daerah se-Indonesia di Akmil, Magelang. Pernyataan itu disampaikannya saat menyampaikan sambutan dalam agenda yang digelar di Kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/11/2024).
"Ini mungkin pak mendagri mungkin tahun depan rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Tiga hari mungkin kepala-kepala daerah ini bisa lima hari penting ini bapak, ibu biar semua sinergi satu visi satu misi untuk indonesia emas," katanya.
Lebih lanjut, ia mengimbau juga kepada jajaran pejabat daerah, yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah, untuk tetap menjaga kekompakan, termasuk antara provinsi dengan kota dan kabupaten.
Berita Terkait
-
Usul Kepala Daerah Ikut Akmil 5 Hari, Publik Singgung Momen Gibran Rakabuming Pulang Duluan
-
Biar Kompak, Wapres Gibran Minta Rakornas Kepala Daerah Digelar di Akmil
-
Gibran Blusukan Hingga Tinggalkan Akmil, Rocky Gerung: Kok Bisa Ya Pencitraan Diwariskan?
-
Usai Ikut Pembekalan di Akmil, Gibran Blusukan ke Pasar Gotong Royong Magelang
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Penembakan Pemuda Palestina di Deir Jarir Ungkap Eskalasi Brutalitas Pemukim Ilegal Israel
-
Konflik Selat Hormuz, Kenapa Strategi Pembersihan Ranjau Laut AS Ditolak Mentah-Mentah Militer Iran?
-
Ancaman Rudal Manpads China Persulit Posisi Amerika Saat Gencatan Senjata dengan Iran
-
Update Data Korban Perang Lebanon, 2020 Orang Tewas Menyusul Serangan Israel di Wilayah Selatan
-
Jeritan Ayah di Gaza Menanti Evakuasi 4 Anaknya yang 6 bulan Terkubur Beton di Masa Gencatan Senjata
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta