Suara.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyentil mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim terkait keluhan yang pernah disampaikannya saat menjadi Wali Kota Surakarta mengenai pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar hingga sistem zonasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran dalam agenda Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah yang digelar di Jakarta pada Senin (11/11/2024). Saat memulai sambutan, Gibran langsung menampilkan surat yang berisi keluhan tersebut di layar.
"Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi Wali Kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan," katanya di hadapan kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia tersebut.
"Namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan," katanya.
Surat dengan kop 'Wali Kota Surakarta' bernomor surat DK.00/2513/2024 disebut Gibran berisi keluhan-keluhan dan keresahan yang juga dialami masyarakat serta pendidik mengenai kebijakan pendidikan yang dinilai belum pas di daerah.
"Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai Wali Kota, ya mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional," jelas Gibran.
Saat melanjutkan sambutannya, Gibran kemudian membandingkannya dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. Gibran menyatakan bahwa berbagai Abdul Mu'ti sudah langsung berkoordinasi dengannya.
"Tapi pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil, pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini," ujar dia.
Ia kemudian menyoroti program zonasi yang menjadi persoalan di masyarakat, terutama saat tahun ajaran baru.
Baca Juga: Gibran Bikin 'Lapor Mas Wapres', Pengamat Sebut Lazim Dilakukan Kepala Daerah
"Jadi bapak ibu, zonasi ini program yang baik. Silakan memberikan masukan. (Tapi) karena jumlah guru kita belum merata, ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi yang kekurangan guru. Jadi ini nanti PR untuk pak menteri," ujarnya.
"Jadi ini sekali lagi zonasi program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Massa Aksi di Balai Kota Depok Tuntut Kelanjutan Program MBG: Demi Sejahterakan Petani dan Nelayan
-
Arahan Prabowo ke Bahlil: Pastikan Pemadaman Listrik Bergilir di Pulau Jawa Tak Terulang
-
Perlawanan Terakhir Nadiem Makarim Jelang Putusan, Ini yang Akan Diungkap
-
Detik-detik Iran Batalkan Perundingan Gegara Trump Bikin Ulah, JD Vance Kena Getahnya
-
KPAI Sesalkan Pelibatan Siswa dalam Aksi Dukung MBG di Batam: Itu Eksploitasi dan Manipulasi Anak!
-
Prabowo ke Jawa Timur, Hadir Peresmian Jalan dan Penutupan Munas NU
-
Legislator PDIP Kritik Ekspansi Bioskop: Jangan Sampai Jadi Risiko Baru bagi Industri Film
-
Jokowi Siap Hadir Tunjukan Ijazah di Persidangan Roy Suryo dan dr Tifa
-
Jokowi Tak Ambil Pusing Soal Penahanan Roy Suryo dan dr Tifa, Kuasa Hukum Sentil Dugaan Intervensi
-
Viral Dugaan Mahasiswa UBK Terima Suap, Muncul Pengakuan Soal Dana Rp 20 Juta dan Nama 'Kapolda'