Suara.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyentil mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim terkait keluhan yang pernah disampaikannya saat menjadi Wali Kota Surakarta mengenai pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar hingga sistem zonasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran dalam agenda Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah yang digelar di Jakarta pada Senin (11/11/2024). Saat memulai sambutan, Gibran langsung menampilkan surat yang berisi keluhan tersebut di layar.
"Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi Wali Kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan," katanya di hadapan kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia tersebut.
"Namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan," katanya.
Surat dengan kop 'Wali Kota Surakarta' bernomor surat DK.00/2513/2024 disebut Gibran berisi keluhan-keluhan dan keresahan yang juga dialami masyarakat serta pendidik mengenai kebijakan pendidikan yang dinilai belum pas di daerah.
"Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai Wali Kota, ya mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional," jelas Gibran.
Saat melanjutkan sambutannya, Gibran kemudian membandingkannya dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. Gibran menyatakan bahwa berbagai Abdul Mu'ti sudah langsung berkoordinasi dengannya.
"Tapi pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil, pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini," ujar dia.
Ia kemudian menyoroti program zonasi yang menjadi persoalan di masyarakat, terutama saat tahun ajaran baru.
Baca Juga: Gibran Bikin 'Lapor Mas Wapres', Pengamat Sebut Lazim Dilakukan Kepala Daerah
"Jadi bapak ibu, zonasi ini program yang baik. Silakan memberikan masukan. (Tapi) karena jumlah guru kita belum merata, ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi yang kekurangan guru. Jadi ini nanti PR untuk pak menteri," ujarnya.
"Jadi ini sekali lagi zonasi program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?