Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mulai hari ini, Senin (11/11/2024), resmi membuka layanan pengaduan Lapor 'Mas Wapres' untuk masyarakat yang membolehkan masyarakat datang langsung ke Istana Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih no. 14, Jakarta Pusat.
Pengumuman tersebut disampaikan langsung melalui akun Instagram pribadinya dengan mengunggah postur bergambar karikatur wajahnya.
"Kepada yang saya cintai, seluruh warga negara Indonesia, Mulai besok, kami akan membuka pengaduan dari masyarakat Indonesia secara terbuka untuk umum. Bapak Ibu dapat langsung datang ke Istana Wakil Presiden ya," tulis Gibran pada caption postingannya dikutip Senin (11/11/2024).
Menanggapi hal tersebut, Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai bahwa layanan seperti yang dilakukan Gibran ini lazim dilakukan kepala daerah di Indonesia.
Bahkan, pernah ada pada era Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Meski begitu, ia mengemukakan bahwa hal tersebut menjadi 'jalan tol' bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke pemerintah.
"Saya melihatnya bahwa ini adalah bagian daripada cara Istana membuat masyarakat mudah menyampaikan aspirasinya agar bisa segera ditindaklanjuti oleh Istana dan ini merupakan bagian daripada jalan tol aspirasi," katanya seperti dikutip Antara, Senin (11/11/2024).
Layanan ini, menurutnya, juga menghapus jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Sehingga masyarakat diharapkan tidak lagi mengalami kesulitan dalam menyampaikan kritik ataupun saran.
"Yang lainnya juga mungkin adalah ingin memastikan publik atau warga tidak kesulitan untuk memberikan masukan, kritikan, saran, dan lain sebagainya atau aspirasi agar kira-kira tidak ada jarak walaupun memang jaraknya ada," ujarnya.
Sebelumnya, Gibran pernah membuka layanan serupa saat menjabat Wali Kota Surakarta dengan nama "Lapor Mas Wali".
Meski membuka layanan 'Lapor Mas Wapres' namun banyak tanggapan dari netizen yang mengingatkannya untuk merespons tuntutan aktivis HAM yang selalu disampaikan dalam Aksi Kamisan.
"Aksi kamisan respon dulu woy," komentar netizen @wildxxxxx.
Sementara itu, netizen ada yang menyambut positif layanan tersebut dan berharap bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah.
"Kami juga memberi masukan buat Mas Wapres, karena sudah membuka aduan secara publik ya agar nntinya ada tindaklanjut dan adanya respon positif, sehingga ruang aduan ini benar2 bisa di rasakan masyarakat seluruh ndonesia," saran @pakpxxxx.
Berita Terkait
-
Buka Layanan Pengaduan Masyarakat ke Istana Wapres, Gibran Diskakmat Netizen: Aksi Kamisan Respons Dulu Woi!
-
Pertama Kalinya, Pidato Gibran Bikin Channel YouTube Wapres RI Trending dan Banjir Komentar
-
Momen Gibran Jadi Inspektur Upacara Hari Pahlawan, Tabur Bunga di Pusara Habibie hingga Ani Yudhoyono
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban
-
Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal