Suara.com - Media Israel melaporkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berencana untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki segera setelah Donald Trump dilantik sebagai Presiden AS.
Menurut lembaga penyiaran publik Israel, Kan, pada Selasa lalu, Netanyahu berencana untuk mengklaim kedaulatan Israel atas Tepi Barat setelah pelantikan Trump dengan rencana bertahap yang akan meningkatkan kontrol rezim atas wilayah utama, termasuk Lembah Yordan dan blok pemukiman antara al-Quds Timur dan Beit Lahm.
Inisiatif ini tampaknya mendapatkan dukungan dari koalisi Netanyahu serta beberapa partai oposisi.
Sebuah situs berita mengutip sumber politik di Tel Aviv yang menyatakan bahwa rezim Israel sedang menyusun proposal untuk mendapatkan dukungan AS terhadap aneksasi Tepi Barat sebagai ganti penghentian permusuhan di Gaza dan Lebanon.
Sumber tersebut juga menyebutkan bahwa Menteri Urusan Strategis Israel, Ron Dermer, sedang mempersiapkan negosiasi dengan pemerintah Demokrat yang akan segera meninggalkan jabatannya dan pemerintah Republik yang akan datang untuk mencapai kesepakatan mengenai konflik di Gaza dan Lebanon serta persyaratan untuk menghentikan permusuhan.
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang merupakan pendukung utama perluasan permukiman di Tepi Barat, mengungkapkan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun kedaulatan Israel atas Tepi Barat yang diduduki, dengan instruksi telah dikeluarkan untuk mempersiapkan rencana tersebut.
Dia menambahkan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menerapkan kedaulatan di era pemerintahan Trump yang kedua.
Pernyataan Smotrich mengenai aneksasi ini mendapat kritik dari para pemimpin dan organisasi dunia Islam yang menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan meningkatnya ketegangan.
Baca Juga: Elon Musk Kecam SNL, Sebut Sandiwara Ejekan Trump & Dirinya "Tidak Lucu"
Berita Terkait
-
Prabowo Ucapkan Selamat pada Trump, Singgung soal Upaya Pembunuhan
-
Punya Investasi di Lido City Bogor, Keluarga Donald Trump Tertarik Kembangkan Indonesia
-
Donald Trump Mulai Susun Kabinet dan Pilih Pejabat Tinggi Pemerintahan Amerika Serikat
-
Donald Trump Tunjuk Mike Waltz Jadi Penasihat Keamanan Nasional
-
Elon Musk Kecam SNL, Sebut Sandiwara Ejekan Trump & Dirinya "Tidak Lucu"
Terpopuler
Pilihan
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
-
Dua Kapal Tanker Pertamina Masih di Selat Hormuz, Begini Nasib Awaknya
-
Sesaat Lagi! Link Live Streaming Persija vs Borneo FC, Jaminan Laga Seru di JIS
Terkini
-
Benarkah Gaji Nakes Jakarta Mandek 10 Tahun? Ini Duduk Perkaranya
-
Analis: Iran di Atas Angin, Ini Sebabnya
-
Meski Kehilangan Istri, Haji Suryo Tanggung Penuh Biaya dan Sekolah Korban Kecelakaan
-
Jaringan Perburuan Gajah Sumatera Dibongkar, Kadiv Humas: 15 Tersangka Diamankan!
-
OTT Pekalongan: 11 Orang Termasuk Sekda Tiba di Gedung KPK, Apa Peran Bupati Fadia Arafiq?
-
JIS Kini Terhubung ke Ancol dan Stasiun KRL, Anies Baswedan: Alhamdulillah
-
Babak Baru Kasus Hasbi Hasan, KPK Laporkan Linda Susanti ke Polda Metro Jaya
-
Duduk di Tengah SBY dan Jokowi, Prabowo Pimpin Silaturahmi dan Diskusi di Istana Merdeka
-
Dua Kapal Tanker Pertamina Masih di Selat Hormuz, Begini Nasib Awaknya
-
Pramono Anung Mau Sikat Terminal Bayangan, Wajibkan 26.500 Pemudik Lewat Jalur Resmi