Suara.com - Media Israel melaporkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berencana untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki segera setelah Donald Trump dilantik sebagai Presiden AS.
Menurut lembaga penyiaran publik Israel, Kan, pada Selasa lalu, Netanyahu berencana untuk mengklaim kedaulatan Israel atas Tepi Barat setelah pelantikan Trump dengan rencana bertahap yang akan meningkatkan kontrol rezim atas wilayah utama, termasuk Lembah Yordan dan blok pemukiman antara al-Quds Timur dan Beit Lahm.
Inisiatif ini tampaknya mendapatkan dukungan dari koalisi Netanyahu serta beberapa partai oposisi.
Sebuah situs berita mengutip sumber politik di Tel Aviv yang menyatakan bahwa rezim Israel sedang menyusun proposal untuk mendapatkan dukungan AS terhadap aneksasi Tepi Barat sebagai ganti penghentian permusuhan di Gaza dan Lebanon.
Sumber tersebut juga menyebutkan bahwa Menteri Urusan Strategis Israel, Ron Dermer, sedang mempersiapkan negosiasi dengan pemerintah Demokrat yang akan segera meninggalkan jabatannya dan pemerintah Republik yang akan datang untuk mencapai kesepakatan mengenai konflik di Gaza dan Lebanon serta persyaratan untuk menghentikan permusuhan.
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang merupakan pendukung utama perluasan permukiman di Tepi Barat, mengungkapkan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun kedaulatan Israel atas Tepi Barat yang diduduki, dengan instruksi telah dikeluarkan untuk mempersiapkan rencana tersebut.
Dia menambahkan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menerapkan kedaulatan di era pemerintahan Trump yang kedua.
Pernyataan Smotrich mengenai aneksasi ini mendapat kritik dari para pemimpin dan organisasi dunia Islam yang menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan meningkatnya ketegangan.
Baca Juga: Elon Musk Kecam SNL, Sebut Sandiwara Ejekan Trump & Dirinya "Tidak Lucu"
Berita Terkait
-
Prabowo Ucapkan Selamat pada Trump, Singgung soal Upaya Pembunuhan
-
Punya Investasi di Lido City Bogor, Keluarga Donald Trump Tertarik Kembangkan Indonesia
-
Donald Trump Mulai Susun Kabinet dan Pilih Pejabat Tinggi Pemerintahan Amerika Serikat
-
Donald Trump Tunjuk Mike Waltz Jadi Penasihat Keamanan Nasional
-
Elon Musk Kecam SNL, Sebut Sandiwara Ejekan Trump & Dirinya "Tidak Lucu"
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!
-
Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat
-
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, TB Hasanuddin: Momentum Revisi UU Peradilan Militer
-
Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi di Papua Imbas 12 Warga Sipil Meninggal
-
Warga Lebanon Pulang di Tengah Gencatan Senjata Rapuh, Serangan Israel Masih Terjadi
-
Geram! JK Ungkit Jasa Bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta: Kasih Tahu Semua Sama Termul-termul Itu
-
Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah, JK: Saya Tidak Melawan, Saya Senior yang Menasihati