Suara.com - Protes publik di media sosial tentang kenaikan PPN 12 persen diperkirakan akan semakin masif. Aksi protes itu terlihat dengan beredarnya peringatan dengan lambang Garuda biru sebagai bentuk penolakan kenaikan PPN 12 Persen. Bentuk peringatan dengan latar biru itu mirip dengan aksi protes Kawal Putusan MK pada Agustus lalu.
Pengamat media sosial Enda Nasution melihat aksi protes penolakan PPN 12 persen memang belum sebesar peringatan darurat Kawal Putusan MK. Akan tetapi, dia memperkirakan kalau 'pesan berantai' di medsos atas PPN 12 persen itu berpotensi makin besar.
"Ini sudah mulai mengumpulkan unsur-unsur yang tidak setuju dengan itu. Jadi bukan tidak mungkin, kalau misalnya nanti bergulir dan terus makin besar, banyak yang akan lebih banyak lagi yang akan mendukung," kata Enda saat dihubungi Suara.com, Rabu (20/11/2024).
Menurutnya, ada beberapa faktor penyebab aksi protes PPN 12 persen belum sebesar saat fenomena peringatan darurat di media sosial. Faktor pertama karena kebijakan PPN 12 persen baru akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Sehingga, masyarakat belum merasakan secara langsung dampaknya. Berbeda dengan peringatan darurat yang seperti berkejaran dengan waktu atas penetapan putusan MK terhadap UU pemilu.
Faktor lainnya, tak bisa dipungkiri juga kalau tidak semua pengguna sosial media taat pajak. Sehingga merasa tak berdampak signifikan pada kehidupannya.
Walau begitu, beredarnya aksi protes dengan pernyataan "Taxation without representation is a crime" saat ini dinilai telah menjadi suatu percikan untuk mengumpulkan massa lebih banyak.
"Ini sudah tanda-tanda bahwa akan banyak orang yang tidak setuju. Apalagi nanti pada saat sudah berlaku misalnya, kan orang sekarang cari uang susah, cari pekerjaan susah, apalagi ditambah dengan nanti banyak layanan-layanan yang harganya naik. Kalau banyak yang mengeluh dan menyeluruh, bisa jadi turun ke jalan lagi," ujarnya.
Menurut Enda, perkembangan gerakan protes atas PPN 12 persen di medsos itu akan berlangsung lambat, tapi jangka panjang. Puncaknya, bisa jadi semakin besar apabila kebijakan tersebut benar-benar diberlakukan oleh pemerintah.
"Harus kena dengan kenyataannya dulu, baru orang akan berteriak," ujarnya.
Berita Terkait
-
Timnas Indonesia Libas Arab Saudi, Prediksi Jitu Dharma Pongrekun Disorot: Skornya Diatur Elite Global!
-
Nah Lho! Dukungan Jokowi Disebut Malah jadi Bumerang bagi RK, Kok Bisa?
-
Kenaikan PPN 12% Tekan Daya Beli, Orang RI Kini Beralih ke Produk Murah
-
Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Warganet Kibarkan Lagi Peringatan Garuda Biru
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
Terkini
-
Gus Ipul Tegaskan Stiker Miskin Inisiatif Daerah, Tapi Masalahnya Ada 2 Juta Data Salah Sasaran
-
Mengapa Myanmar dan Kamboja Bukan Negara Tujuan Kerja yang Aman? Ini Penjelasan Pemerintah
-
Misteri Grup WA Terjawab: Kejagung Bantah Najelaa Terlibat Skandal Chromebook
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi
-
Berkas Lengkap! Aktivis Delpedro Cs akan Dilimpahkan ke Kejati DKI Rabu Besok
-
Sudah Vonis Final, Kenapa Eksekusi Harvey Moeis Molor? Kejagung Beri Jawaban
-
Sinergi Polri dan Akademi Kader Bangsa: Bangun Sekolah Unggul Menuju Indonesia Emas 2045