Suara.com - Pemerintah Israel membantah laporan media yang menyebutkan bahwa mereka telah menyetujui gencatan senjata dengan kelompok Hezbollah di Lebanon, yang didukung oleh Amerika Serikat.
Menurut seorang pejabat senior AS yang berbicara kepada Al Arabiya English pada Minggu, kemajuan memang telah tercapai dalam pembicaraan tersebut, namun pihak Israel belum memberi persetujuan final untuk melanjutkan kesepakatan gencatan senjata.
Beberapa laporan media pada malam sebelumnya mengklaim bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah setuju secara prinsip untuk melanjutkan pembicaraan mengenai gencatan senjata yang didorong oleh AS, dan sedang memikirkan cara untuk mengumumkannya ke publik.
Namun, pejabat AS tersebut menegaskan bahwa "kami belum sampai di sana."
Minggu lalu, utusan khusus AS, Amos Hochstein, menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata di Lebanon sudah dalam jangkauan sebelum melakukan kunjungan ke Israel untuk berdiskusi dengan pejabat setempat.
Perang antara Israel dan Hezbollah yang berlangsung sejak 23 September semakin memanas setelah serangan udara besar-besaran Israel di Lebanon.
Menurut militer Israel, serangan udara tersebut terutama ditujukan pada markas-markas Hezbollah di wilayah selatan dan timur Lebanon serta di selatan Beirut. Konflik ini menyebabkan lebih dari 2,3 juta orang terpaksa mengungsi, menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Serangan terbaru Israel menyusul hampir satu tahun pertukaran tembakan lintas batas yang terbatas, yang dimulai oleh Hezbollah sebagai dukungan untuk Hamas, kelompok yang memiliki hubungan erat dengan Palestina. Serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu Perang Gaza semakin memperburuk ketegangan di kawasan tersebut.
Sejak awal Oktober 2023, lebih dari 3.750 orang di Lebanon dilaporkan tewas akibat konflik ini, sebagian besar di antaranya sejak serangan besar Israel pada September.
Baca Juga: Hizbullah Tembakkan 170 Roket ke Israel Setelah Serangan Udara Mematikan di Beirut
Ketegangan yang terus meningkat membuat upaya gencatan senjata semakin penting, namun pihak Israel menegaskan bahwa mereka belum siap untuk membuat keputusan final mengenai langkah tersebut.
Berita Terkait
-
Hizbullah Tembakkan 170 Roket ke Israel Setelah Serangan Udara Mematikan di Beirut
-
Scott Bessent Ungkap Rencana Pemotongan Pajak Besar-besaran di Pemerintahan Donald Trump
-
1 dari 3 Remaja Yahudi Amerika Dukung Hamas, Ungkap Studi Israel
-
Tentara Lebanon Tewas, 18 Terluka dalam Serangan Terbaru Israel di Tyre
-
Rencana Kebijakan Kontroversial di Hari Pertama Menjabat, Trump Akan Pecat 15.000 Tentara Transgender?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025