Suara.com - Gerakan boikot untuk produk Israel belakangan ini menjadi sorotan, namun banyak yang menilai aksi itu tidak tepat sasaran.
Hal tersebut menjadi sorotan dari Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama bidang pemberdayaan perekonomian, Eman Suryaman.
Dia mengingatkan kepada umat muslim Indonesia untuk menjalankan gerakan boikot yang tepat sasaran, jangan sampai menyasar perusahaan publik lokal yang saham mayoritasnya dimiliki individu atau perusahaan Indonesia.
"Di media sosial belakangan ini, sejumlah pihak aktif mengkampanyekan boikot produk keluaran perusahaan go public hanya lantaran sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh investor asing tertentu. Yang seperti ini tidak tepat," katanya dalam sebuah diskusi publik bertajuk Bulan Palestina & Sosialisasi Fatwa MUI di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (3/12/2024).
Justru menurutnya, masyarakat perlu memprioritaskan produk keluaran perusahaan publik yang dimiliki oleh warga Indonesia ketimbang produk-produk asing yang pro Israel.
Agar ekonomi nasional bisa terus berkembang dan tak ada uang yang lari keluar negeri.
"Itjima Ulama MUI terkait prioritas penggunaan produk dalam negeri juga sudah jelas mengatur kriteria perusahaan nasional yang produknya perlu diprioritaskan, yakni perusahaan yang menggunakan bahan baku dalam negeri, saham perusahaan tidak dimiliki asing secara mayoritas dan menggunakan tenaga kerja nasional di level manajerial puncak," lanjut Eman.
Perusahaan publik punya banyak manfaat baik bagi perekonomian nasional maupun masyarakat secara umum.
Perusahaan yang go public memiliki akses lebih besar ke modal dari investor. Dana ini dapat digunakan untuk ekspansi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan produksi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Di sisi lain, umat muslim perlu tetap kompak dalam memboikot produk perusahaan multinasional asing yang pro Israel sebagai bentuk dukungan atas Palestina dan sekaligus protes atas kebijakan luar negeri negara-negara Barat yang mendukung Israel.
Baca Juga: Mantan Sekjen NATO Sarankan Ukraina Serahkan Wilayah Sementara ke Rusia demi Perdamaian
"Boikot produk pro Israel yang marak di berbagai negara dalam setahun lebih terakhir, termasuk Indonesia, perlu diteruskan agar memberi efek jera pada Israel dan negara-negara pendukungnya," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wasekjen MUI bidang hukum, Ikhsan Abdullah mengatakan boikot produk pro Israel sebagai bentuk dukung Muslimin atas Bangsa Palestina.
“Kehadiran kita di sini untuk menunjukkan sikap mendukung gerakan bangsa Palestina terbebas dari penjajahan Israel. Bagaimana caranya? Caranya dengan boikot,” katanya tegas.
Sementara itu, Nur Ikhwan Abadi dari Aqsa Working Group mengatakan Muslimin tak perlu ragu dalam ikut memboikot produk pro Israel.
“Ulama kita sudah mengeluarkan fatwa, tinggal kita lakukan itu semua. Karena ada banyak produk pengganti yang sering dikonsumsi, selain dari produk-produk seperti McDonald’s, dan lainnya,” katanya berharap gerakan boikot tersebut berlanjut di tengah masyarakat.
Untuk fakta dan data, relawan Mer-C di Gaza, Farid Zanjabil Al Ayubi, menambahkan bahwa saat ini sudah 46.000 lebih korban sahid di Jalur Gaza dan korban luka-luka hampir 120 ribu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!