Suara.com - Gerakan boikot untuk produk Israel belakangan ini menjadi sorotan, namun banyak yang menilai aksi itu tidak tepat sasaran.
Hal tersebut menjadi sorotan dari Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama bidang pemberdayaan perekonomian, Eman Suryaman.
Dia mengingatkan kepada umat muslim Indonesia untuk menjalankan gerakan boikot yang tepat sasaran, jangan sampai menyasar perusahaan publik lokal yang saham mayoritasnya dimiliki individu atau perusahaan Indonesia.
"Di media sosial belakangan ini, sejumlah pihak aktif mengkampanyekan boikot produk keluaran perusahaan go public hanya lantaran sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh investor asing tertentu. Yang seperti ini tidak tepat," katanya dalam sebuah diskusi publik bertajuk Bulan Palestina & Sosialisasi Fatwa MUI di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (3/12/2024).
Justru menurutnya, masyarakat perlu memprioritaskan produk keluaran perusahaan publik yang dimiliki oleh warga Indonesia ketimbang produk-produk asing yang pro Israel.
Agar ekonomi nasional bisa terus berkembang dan tak ada uang yang lari keluar negeri.
"Itjima Ulama MUI terkait prioritas penggunaan produk dalam negeri juga sudah jelas mengatur kriteria perusahaan nasional yang produknya perlu diprioritaskan, yakni perusahaan yang menggunakan bahan baku dalam negeri, saham perusahaan tidak dimiliki asing secara mayoritas dan menggunakan tenaga kerja nasional di level manajerial puncak," lanjut Eman.
Perusahaan publik punya banyak manfaat baik bagi perekonomian nasional maupun masyarakat secara umum.
Perusahaan yang go public memiliki akses lebih besar ke modal dari investor. Dana ini dapat digunakan untuk ekspansi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan produksi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Di sisi lain, umat muslim perlu tetap kompak dalam memboikot produk perusahaan multinasional asing yang pro Israel sebagai bentuk dukungan atas Palestina dan sekaligus protes atas kebijakan luar negeri negara-negara Barat yang mendukung Israel.
Baca Juga: Mantan Sekjen NATO Sarankan Ukraina Serahkan Wilayah Sementara ke Rusia demi Perdamaian
"Boikot produk pro Israel yang marak di berbagai negara dalam setahun lebih terakhir, termasuk Indonesia, perlu diteruskan agar memberi efek jera pada Israel dan negara-negara pendukungnya," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wasekjen MUI bidang hukum, Ikhsan Abdullah mengatakan boikot produk pro Israel sebagai bentuk dukung Muslimin atas Bangsa Palestina.
“Kehadiran kita di sini untuk menunjukkan sikap mendukung gerakan bangsa Palestina terbebas dari penjajahan Israel. Bagaimana caranya? Caranya dengan boikot,” katanya tegas.
Sementara itu, Nur Ikhwan Abadi dari Aqsa Working Group mengatakan Muslimin tak perlu ragu dalam ikut memboikot produk pro Israel.
“Ulama kita sudah mengeluarkan fatwa, tinggal kita lakukan itu semua. Karena ada banyak produk pengganti yang sering dikonsumsi, selain dari produk-produk seperti McDonald’s, dan lainnya,” katanya berharap gerakan boikot tersebut berlanjut di tengah masyarakat.
Untuk fakta dan data, relawan Mer-C di Gaza, Farid Zanjabil Al Ayubi, menambahkan bahwa saat ini sudah 46.000 lebih korban sahid di Jalur Gaza dan korban luka-luka hampir 120 ribu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
Terkini
-
PAN Setuju Pilkada Lewat DPRD, Tapi Ada Syaratnya
-
Mendagri Serukan Percepatan Pembersihan Sisa Banjir dan Pembangunan Hunian Tetap di Aceh Tamiang
-
Pakar: PP Terbit Perkuat Perpol 10/2025, Jamin Kepastian Hukum
-
Jadi Pemasok MBG, Omzet Petani Hidroponik di Madiun Naik 100 Persen
-
Reformasi Polri Tanpa Tenggat? KPRP Bentukan Presiden Akui Masih Meraba Masalah
-
KPK Amankan Uang Rp 400 Juta saat Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto
-
Kejagung Tetapkan Kajari Bangka Tengah Tersangka Korupsi Dana Umat Baznas
-
Pastikan Keamanan Jalur Mudik Nataru, Kapolri: Tol Dipantau 24 Jam, Rekayasa Lalin Disiapkan
-
Pengakuan Jaksa Tri yang Kabur dari OTT KPK: Saya Ketakutan, Dikira Bukan Petugas
-
Dibubarkan Sebelum Diskusi Dimulai, Buku Reset Indonesia Dianggap Ancaman?