Suara.com - Nasib muslim Rohingya nampaknya semakin suram, mereka saat ini mendapatkan serangan dari dua kelompok militer yang memberikan ancaman serius.
Kedua kelompok yang melakukan serangan itu yakni dari Militer Myanmar dan kelompok bersenjata Tentara Arakan. Informasi itu disampaikan salah satu pendiri Koalisi Rohingya Merdeka, Nay San Lwin.
“Terkait Rohingya, Tentara Arakan punya niat yang sama dengan militer Myanmar,” katanya.
Tentara Arakan (Arakan Army/AA), yang dibentuk pada 2009, adalah kelompok pemberontak etnis Buddha dari Negara Bagian Rakhine.
Kelompok itu menginginkan otonomi yang lebih besar dan terlibat dalam konflik bersenjata dengan militer Myanmar, terutama dari 2018 hingga 2020.
Lwin mengatakan sekitar 550.000 Muslim Rohingya tinggal di Rakhine dan wilayah-wilayah sekitarnya.
Meskipun militer beroperasi di sana, wilayah-wilayah itu dikuasai oleh Tentara Arakan yang memerangi militer.
"Beberapa bulan terakhir, AA telah membunuh lebih dari 2.500 Muslim Rohingya dan memaksa 300.000 lainnya untuk mengungsi ke dua kota," kata Lwin.
Mereka yang masih tinggal di Arakan menghadapi "ancaman serius," kata dia.
Lwin menambahkan bahwa lebih dari 30.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh karena penganiayaan dan pembunuhan.
Dia meminta komunitas internasional membangun zona aman untuk melindungi penduduk yang rentan dari kekerasan yang meningkat.
Menurut dia, zona aman adalah satu-satunya solusi yang layak di tengah situasi saat ini.
Pada 2017, sekitar 700.000 Muslim Rohingya menyelamatkan diri dari kekerasan militer di Myanmar dan mencari perlindungan di Bangladesh, menurut PBB.
Mereka tinggal di tenda-tenda penampungan yang sesak di Cox's Bazar di tengah kelangkaan sumber daya dan masa depan yang tidak jelas.
Menurut Lwin, pengungsi Rohingya di Bangladesh tidak dapat kembali ke tempat asalnya selama AA menguasai wilayah mereka.
Berita Terkait
-
Heboh Darurat Militer di Korea Selatan, Publik Soroti Kebijakan Yoon Suk Yeol dan Jokowi Saat Menjabat
-
Kabinet Korea Selatan Tawarkan Pengunduran Diri Massal di Tengah Gejolak Politik usai Pengumuman Darurat Militer
-
Penjualan Makanan Kaleng Melonjak 337%! Ketakutan Darurat Militer Picu Panic Buying di Korea Selatan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT