Suara.com - Presiden ke-7 Joko Widodo dan putranya yang juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah menjadi anggota kehormatan Partai Golkar. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar, Derek Loupatty.
Menurut Derek, anggota kehormatan Partai Golkar diberikan kepada negarawan seperti presiden, wakil presiden, hingga mantan kepala negara yang dianggap berjasa bagi bangsa dan negara.
Meski begitu, Derek menyebut Jokowi dan Gibran tidak perlu memiliki kartu tanda anggota (KTA) untuk bisa menjadi anggota kehormatan Golkar.
“Kalau mereka negarawan tidak perlu ada KTA. Golkar menganggap Pak Jokowi negarawan karena Golkar mendukung beliau dari 2016 sampai 2024 sebagai presiden,” kata Derek kepada wartawan, dikutip pada Sabtu (7/12/2024).
“Termasuk mas Gibran karena Mas Gibran juga kan dicalonkan oleh Partai Golkar bersama Pak Prabowo,” tambah dia.
Derek juga menjelaskan bahwa karena Jokowi dan Gibran seorang negarawan sehingga tidak perlu melakukan proses politik dari tingkat terbawah di Partai Golkar.
“Kalau kader dia harus berproses dari bawah. Kalau anggota kehormatan otomatis dia menjadi kader,” ucap Derek.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO