Suara.com - Pemerintah sepakat untuk tidak melakukan impor beras pada tahun depan. Kesepakatan itu diambil langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas atau ratas membahas perihal swasembada pangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin sore.
Usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas memaparkan sejumlah hasil. Ia bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan pers. Prabowo di dalam rapat meminta agar swasembada pangan diupayakan.
"Harus bekerja keras, semua pihak, dan fokus utama swasembada pangan," kata Zulhas di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (30/12/2024).
Zulhas mengungkapkan kebijakan yang telah diambil dalam rapat terkait swasembada pangan, yaitu tidak melakukan impor beras, jagung, hinga gula dan garam.
"Alhamdulillah tadi, dalam ratas yang pertama, kami sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras, pak mentan ya, tahun depan, tidak berani. Tidak impor beras, kemudian jagung, tambah jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam," kata Zulhas.
Di sisi lain, Zulhas menyampaikan kabar positif adanya kenaikan produksi sejumlah komoditas pangan.
"Yang kedua, baru saja kami rapatnya panjang, hampir 2 jam setengah karena memang seru, ratas, tapi perdebatan, ada perdebatan yang menarik, tapi perdebatan dalam artian karena positif, karena positif, karena Januari saja produksi beras kita sudah naik dari 0,8 jadi 1,3; jadi 1,3. Nah, yang Februari, Februari 0,8 jadi 2,08. 2,08 produksi beras, 2,08 juta. Januari dari 0,35 naik ke 1,3," tutur Zulhas.
Harga Gabah Naik
Melalui pembahasan di ratas, Prabowo sekaligus mengambil kebijakan mengenai kenaikan harga gabah. Kenaikan harga gabah menjadi kabar gembira untuk petani. Selain gabah, kenaikan juga untuk harga jagung. Kedua harga konidtas tersebut mengalami kenaikan Rp500 untuk setiap kilogram.
Baca Juga: Sebut Nama Megawati, Jokowi Geram Difitnah Ngotot 3 Periode: Jangan Jahat, Gak Baik!
"Tadi melalui perdebatan yang panjang, kita tadi sudah diputuskan membawa presiden, kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500. Iya kan Pak, tadi, Pak Mentan? Iya. Satu, harga HPP, beras. Dua, jagung disepakati harganya naik dari Rp5.000 menjadi Rp5.500," kata Zulhas.
Selain itu, Zulhas menekankan bahwa pemerintah akan menampung berapapun produksi gavah hingga jagung yang dihasilkan petani.
Dan poin penting, ya tadi, menjadi keputusan bersejarah, saya kira, dalam rapat-rapat kabinet yang saya ikuti, ini, hari ini kita mengambil keputusan bersejarah.
"Berapapun produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berapa saja, jagung dan gabah petani. Ini baru satu keputusan yang berani," kata Zulhas.
Bukan hanya menyoal menampung produksi dari petani, Prabowo turut membahas nengenai gudang penyimpanan hasil produksi gabah dan jagung.
"Jadi dalam perdebatanya, kalau beli, gudangnya di mana, nyimpannya di mana. Kami bahas sampai detail. Ada gudang bulog nanti akan dipergunakan, ada gudang resi gudang akan digunakan, ada gudang induk koperasi akan digunakan," kata Zulhas.
"Pendek kata, perintah prsiden memutuskan tadi, gabah dan jagung, berapapun produk petani, akan dibeli dengan harga HPP, Rp6.500 dan Rp5.500," ujar Zulhas.
Tidak Terpengaruh PPN 12 Persen
Zulhas memastikan sektor produk pangan tidaj akan terpengaruh kenaikan PPN 12 persen. Ia berujar harga produk-produk pangan tidak dikenakan PPN 12 persen.
"Seluruh produk pangan tidak ada kenaikan apapun yang dalam negeri. Titik. Jelas ya? Mau beras ketan, mau beras merah, mau apa. Tidak ada kenaikan PPN, apapun khusus semua pangan di dalam negeri. Semua pangan di dalam negeri tidak ada," tutur Zulhas.
Berita Terkait
-
Sebut Nama Megawati, Jokowi Geram Difitnah Ngotot 3 Periode: Jangan Jahat, Gak Baik!
-
Pasang Badan buat Sri Mulyani, Prabowo Ultimatum ke Jajaran Kabinet: Jangan Ganggu Menkeu Terus
-
Abdur Aryad Blak-blakan Sebut Hasto dan Jokowi Penjahat, Eks Penyelidik: KPK Sudah Busuk, Kena Batunya!
-
Geram! Sebut Rampok Ratusan Triliun, Prabowo Dukung Jaksa Banding Kasus Harvey Moeis: Vonis 50 Tahun
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Setahun Pimpin Jakarta, Rano Karno Klaim 97 Persen Program Tuntas, Fokus Banjir dan Macet
-
Dua Bus Transjakarta 'Adu Banteng' di Jalur Langit Koridor 13
-
Sabah Diguncang Gempa M 7,1, Getaran Terasa hingga Kaltara
-
Prediksi Cuaca Hari Ini, Cek Daerah Berpotensi Hujan Deras Disertai Petir
-
Gempa M 7,1 Guncang Wilayah Kalimantan, BMKG Ungkap Penyebabnya
-
Seskab Teddy Bantah Isu Produk AS Bisa Masuk RI Tanpa Sertifikasi Halal
-
DPR Desak Proses Pidana Oknum Brimob dalam Kasus Tewasnya Pelajar di Maluku Tenggara
-
Komisi VIII DPR RI Awasi Langsung Penyaluran PKH dan Sembako di Batam
-
Diskon Tiket KA Lebaran 2026 Masih Tersedia, KAI Daop 6 Imbau Warga Segera Pesan
-
Ketua MPR Soroti Kasus Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas di Tual: Harus Jadi Pelajaran!