Suara.com - Inggris mendapat kritik karena mengurangi bantuan kesehatan kepada beberapa negara paling rentan di dunia, sementara saat bersamaan merekrut ribuan perawat dari negara-negara tersebut, menurut analisis terbaru dari Royal College of Nursing (RCN) yang dirilis pada Senin, 6 Januari.
Tindakan ini dianggap sebagai "dua serangan berat" bagi sistem kesehatan yang sudah lemah dan berjuang dengan kekurangan tenaga kerja yang serius.
Antara tahun 2020 dan 2023, bantuan Inggris untuk proyek terkait kesehatan di negara-negara "daftar merah," yang menghadapi kekurangan tenaga kesehatan yang paling mendesak, turun hampir 63 persen, dari 484 juta poundsterling (607 juta dolar AS atau sekitar Rp9,8 triliun) menjadi 181 juta poundsterling (227 juta dolar AS atau sekitar Rp3,67 triliun).
Pengeluaran untuk inisiatif yang bertujuan memperkuat tenaga kerja kesehatan di negara-negara tersebut bahkan menurun lebih drastis, yaitu 83 persen, dari 24 juta poundsterling (sekitar Rp485,5 miliar) menjadi hanya 4 juta poundsterling (sekitar Rp80,9 miliar).
Meskipun terjadi pemotongan ini, jumlah perawat dari negara-negara tersebut yang terdaftar di Inggris Raya justru meningkat signifikan.
Pada September 2020, terdapat 11.386 perawat dari negara-negara "daftar merah" yang terdaftar di Inggris. Pada September 2024, jumlah tersebut melonjak menjadi 32.543, mencatatkan peningkatan hampir tiga kali lipat.
Pemotongan anggaran ini awalnya dimulai oleh pemerintah Konservatif di bawah Boris Johnson, yang menurunkan anggaran bantuan luar negeri dari 0,7 persen dari pendapatan nasional bruto (GNI) menjadi 0,5 persen, yang mengakibatkan pengurangan sebesar 4 miliar poundsterling (sekitar Rp80,9 triliun).
Pada anggaran bulan Oktober, Partai Buruh memilih untuk mempertahankan pengeluaran yang lebih rendah, yang memicu kritik dari pendukung pembangunan internasional dan profesional kesehatan.
RCN mendesak pemerintah Partai Buruh untuk mencabut pemotongan bantuan tersebut dan fokus meningkatkan jumlah perawat dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada rekrutmen dari luar negeri.
Baca Juga: Kolaborasi BPJS Kesehatan dan Kemnaker: Integrasikan Sistem Informasi Data Kepesertaan JKN
Berita Terkait
-
Israel Tembaki Konvoi Bantuan Pangan PBB, Aksi Mengerikan di Gaza Terungkap
-
Wabah Baru Ancam India, Virus HMPV Serang Bayi
-
Ulasan Buku Tertawa untuk Kesehatan, Atasi Stres dengan Tertawa
-
Jangan Kaget! Pemerintah Tak Salurkan Bansos Beras di Bulan Maret
-
Kolaborasi BPJS Kesehatan dan Kemnaker: Integrasikan Sistem Informasi Data Kepesertaan JKN
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!