Neni Herlina, salah satu pegawai yang ikut berdemo, mengungkapkan bahwa dirinya dipecat secara verbal pada Jumat, 17 Januari 2024. Pemecatan tersebut terjadi saat Menteri Satryo datang langsung ke ruangannya dan memintanya keluar di hadapan banyak orang.
"Pimpinan tertinggi kami masuk ke ruangan kami dan mengusir saya untuk pindah ke Kemendikdasmen," ungkap Neni.
Menurutnya, pengusiran itu terjadi karena meja dan kursi di ruangan menteri dianggap tidak layak dan belum diganti.
Neni yang sudah bekerja selama 24 tahun sebagai PNS, menyatakan bahwa dirinya hanya bertugas menangani urusan rumah tangga kantor, bukan masalah substantif pendidikan tinggi.
"Semua masalah urusan rumah tangga yang terjadi di lapangan bermuara kepada saya," ujarnya.
Puluhan ASN yang mengenakan kemeja hitam terlihat membawa spanduk besar bertuliskan protes terhadap kebijakan dan sikap Menteri Satryo. Sebelum menyampaikan orasi, mereka terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maju Tak Gentar.
Sebuah spanduk besar juga dipasang di depan pagar gedung kementerian bertuliskan, "Pak Presiden, selamatkan kami dari Menteri pemarah, suka main tampar, dan main pecat."
Ketua Paguyuban Pegawai Dikti, Suwitno, mengatakan bahwa aksi ini bertujuan agar Presiden Prabowo Subianto mengetahui situasi yang terjadi di Kementerian Dikti Saintek.
Tanggapan Satryo Soemantri Brodjonegoro
Satryo Soemantri Brodjonegoro menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan aparatur sipil negara (ASN) di kementeriannya. Menurutnya, demo tersebut disebut berkaitan dengan proses mutasi pegawai sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi.
"Demo itu terkait mutasi besar-besaran karena kementerian ini dipecah menjadi tiga. Kita perlu banyak orang, dan restrukturisasi ini sesuai amanat presiden agar lebih efisien dengan anggaran pemerintah," ujar Satryo Soemantri Brodjonegoro, dikutip dari Antara.
Menurut Satryo, restrukturisasi kementerian dilakukan karena pecahnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi tiga entitas baru: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen); serta Kementerian Kebudayaan.
"Kami melakukan mutasi dalam skala besar, tetapi ada pihak yang tidak berkenan, sehingga ini memicu demonstrasi," tuturnya.
Berita Terkait
-
Natalius Pigai Bantah Eks Mendikti Sebut Prabowo Alergi Demo: Nggak Usah Percaya
-
Prabowo Dicap Alergi Demo, MenHAM Pigai Tepis Tudingan Eks Mendiktisaintek Satryo: Jangan Percaya!
-
Setelah Satryo, Siapa Nama Menteri yang Layak Di-reshuffle Presiden Prabowo?
-
Rocky Gerung: Reshuffle Kabinet Bukan Sekedar Ganti Menteri, Tapi Revisi Visi Prabowo
-
Satryo Soemantri Brodjonegoro Masuk Trending Topik, Ini Sosok Brian Yuliarto yang Jadi Mendiktisaintek Baru
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau