Suara.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, buka suara soal tinginya kepuasan publik pada pemerintahan Prabowo Subianto. Puan mengatakan hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menjadi tantangan bagi Prabowo untuk menjalankan roda pemerintahan ke depannya.
Puan menuturkan angka kepuasan publik terhadap Presiden sebesar 79,3 persen menjadi tantangan karena penilaian tersebut baru mencakup 100 hari kerja. Adapun survei tersebut dirilis pada tanggal 27 Januari 2025 oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia.
"Ini tentu saja harus bisa melaksanakan pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Ketua DPP PDIP itu mengapresiasi Presiden Prabowo terkait dengan hasil survei tersebut. Namun, dia mengingatkan agar program-program pemerintah ke depannya harus mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, dia merespons mengenai berbagai masalah terkait dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Menurut dia, program tersebut merupakan program baru yang harus terus dievaluasi dan disempurnakan oleh Pemerintah.
DPR, lanjut dia, memberikan kesempatan tersebut kepada Pemerintah agar terus memperbaiki program tersebut yang memiliki berbagai problem teknis di lapangan.
"Jadi, kami tetap kawal di DPR agar Pemerintah melakukan evaluasi sehingga nantinya betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak," kata dia.
Hasil Survei
Sebelumnya lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih selama 100 hari kerja mencapai 79,3 persen.
Baca Juga: Menu Makan Bergizi Gratis Makin Bikin Geleng-geleng, Netizen: Paket Hemat Sekali
Indikator Politik juga menyatakan bahwa saat ini belum ada indikasi masa bulan madu politik antara Presiden Prabowo dan rakyat Indonesia akan berakhir, terlebih ketika ada isu yang berpotensi menurunkan kepuasan publik, Presiden Prabowo dan jajaran dapat menyikapi dengan baik.
Survei tersebut dilaksanakan pada periode 16–21 Januari 2025. Populasi survei merupakan seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Sampel survei dipilih melalui metode multistage random sampling sebanyak 1.220 responden, terdiri atas 49,9 persen laki-laki dan 50,1 persen perempuan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan