Suara.com - Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya menyatakan bakal menggelar aksi unjuk rasa di Istana apabila dana pensiunan mereka belum juga dibayarkan oleh PT Asuransi Jiwasraya.
Pernyataan itu disampaikan saat mereka mengadu ke Komisi VI DPR saat Rapat Dengar Pendapat bersama PPJ dan PP-PKT di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Ketua PPJ Pusat, De Yong Adrian mengungkapkan bahwa masih ada dana pensiun yang belum terbayarkan, yakni Rp239,7 miliar.
"Apabila kebutuhan kami tidak dipenuhi, maka ingin saya melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden maupun Kantor Kementerian BUMN untuk menyampaikan aspirasi dari seluruh para pensiunan yang kami rencanakan pada tanggal 4 Februari tahun 2025," kata Adrian.
Ia mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan dana tersebut bisa dibayarkan.
"Pada waktu kami masih aktif dipotong gaji setiap bulan, tentunya ini menjadi sesuatu hal yang menjadi hak kami untuk menerima manfaat yang seharusnya dipenuhi oleh dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya," katanya.
Untuk itu, ia pun sangat mengharapkan uluran tangan dari Komisi VI DPR RI untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Sehingga kami sangat mengharapkan uluran tangan dan kebaikan hati dari Bapak-Ibu yang terhormat untuk membantu kami untuk kesinambungan hidup para pensiunan yang dari data tadi Bapak-Ibu dapat membayangkan sangat-sangat memperhatinkan di mana kalau kita lihat yang menerima, mendekati UMR itu kan hanya kurang lebih 7,32 persen sedangkan yang lainnya itu kan sangat di bawah," katanya.
"Bisa dibayangkan dengan pensiunan yang tidak begitu besar mereka harus hidup dengan cara itu. Sedangkan mereka kalau misalnya meminta atau mendaftar untuk menerima bantuan BLT kan tidak mungkin karena dalam peraturan negaraan itu tidak bisa bagi mereka yang memiliki penghasilan setiap bulan," katanya.
Baca Juga: Haknya Belum Dibayar, Pensiunan Jiwasraya Ngadu ke DPR: Ribuan Keluarga Butuh Nyambung Hidup
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI bersama PPJ dan PP-PKT di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Adrian menyampaikan bahwa ada ribuan anggota keluarga pensiunan yang menggantungkan hidupnya dari dana pensiunan tersebut.
Adapun dana pensiun yang ditagih ada Rp371,8 miliar. Dan yang harus dibayarkan ada sebesar Rp239.7 miliar.
"Kalau tidak dipenuhi maka nasib para pensiunan beserta dengan anggota keluarganya yang sekarang ini berjumlah ada 7 ribu kurang lebih, para pensiunan dan anggota keluarganya yang sangat menggantungkan kesinambungan untuk dia menyambung hidup itu dari manfaat pensiun bulanan yang diterimanya," kata Adrian.
Ia mengatakan, adanya hal itu yang menjadi kekhawatiran para pensiunan yang sudah sering disampaikan kepada para pihak.
Menurutnya, pihaknya juga sudah mengadu ke berbagai pihak termasuk ke Presiden RI. Namun hasilnya tetap nihil.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
Terkini
-
Sempat Dikira Hilang Usai Demo Ricuh, Eko Purnomo Ternyata Cari Nafkah Jadi Nelayan di Kalteng
-
Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
-
Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
-
Usai Kunjungan Gibran, Kemendagri Janji Perbaiki Program Kesehatan dan Pendidikan di Papua!
-
Mengapa Tutut Soeharto Gugat Menteri Keuangan Purbaya ke PTUN?
-
DPR Dukung Aturan Satu Warga Satu Akun Medsos, Legislator PKS: Bisa Cegah Kriminal
-
Kepsek Dicopot Gegara Anak Walikota Prabumulih? Klarifikasi Malah Bikin Warga Meradang!
-
Kekayaan Tutut Soeharto yang Gugat Menteri Keuangan Purbaya
-
Ratusan Siswa di Banggai Kepulauan Keracunan Usai Santap MBG
-
DPR Enggan Ambil Pusing Pigai Ganti Istilah Aktivis Hilang: Terpenting Kembalikan ke Keluarganya