Suara.com - Kementerian Perindustrian Korea Selatan telah memblokir sementara akses karyawan ke perusahaan rintisan kecerdasan buatan China, DeepSeek, karena masalah keamanan. Langkah ini diambil seiring dengan peringatan pemerintah agar kementerian dan lembaga berhati-hati dalam menggunakan layanan AI generatif seperti DeepSeek dan ChatGPT di lingkungan kerja.
Peringatan tersebut dikeluarkan melalui pemberitahuan resmi pada hari Selasa, mendorong berbagai institusi untuk lebih waspada terhadap potensi risiko keamanan dari penggunaan teknologi AI generatif. Beberapa lembaga pemerintah telah mengambil tindakan lebih lanjut untuk membatasi akses ke layanan ini.
Korea Hydro & Nuclear Power, perusahaan energi milik negara, telah lebih dulu memblokir penggunaan DeepSeek sejak awal bulan ini. Kementerian Pertahanan juga telah membatasi akses ke layanan AI tersebut pada komputer yang diperuntukkan bagi penggunaan militer. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan telah menerapkan pembatasan akses ke DeepSeek pada komputer yang terhubung ke jaringan eksternal.
Pembatasan ini menjadikan Korea Selatan sebagai negara terbaru yang mengambil langkah serupa terhadap DeepSeek. Sebelumnya, Australia dan Taiwan telah melarang penggunaan DeepSeek di semua perangkat pemerintah karena kekhawatiran terkait keamanan data. Di Eropa, Italia melalui otoritas perlindungan data telah memerintahkan DeepSeek untuk menghentikan operasional chatbotnya sejak Januari akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi privasi.
Di Korea Selatan, berbagai perusahaan teknologi turut menyesuaikan kebijakan mereka terhadap penggunaan AI generatif. Kakao Corp, operator aplikasi obrolan terbesar di negara tersebut, telah meminta karyawannya untuk tidak menggunakan DeepSeek dengan alasan keamanan.
SK Hynix, produsen chip AI, juga membatasi akses ke layanan AI generatif, hanya mengizinkan penggunaannya dalam kondisi tertentu. Sementara itu, Naver, portal web terbesar di Korea Selatan, telah menginstruksikan karyawannya untuk tidak menggunakan layanan AI generatif yang menyimpan data di luar perusahaan.
DeepSeek sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait pembatasan yang diberlakukan oleh berbagai negara dan perusahaan. Pemerintah Korea Selatan melalui pengawas privasi informasi berencana untuk meminta klarifikasi dari DeepSeek terkait kebijakan pengelolaan data pribadi pengguna.
Peluncuran model AI terbaru oleh DeepSeek bulan lalu telah menarik perhatian dunia teknologi. Perusahaan China ini mengklaim bahwa model AI mereka setara atau lebih unggul dari produk-produk AI Amerika Serikat dengan biaya produksi yang lebih rendah. Namun, kekhawatiran terhadap keamanan data dan privasi tampaknya menjadi hambatan besar bagi adopsi luas teknologi ini di berbagai negara.
Baca Juga: Ubah Fotomu Jadi Jago Kungfu! Tutorial Lengkap Pakai Aplikasi Hailuo AI yang Viral!
Berita Terkait
-
Ubah Fotomu Jadi Jago Kungfu! Tutorial Lengkap Pakai Aplikasi Hailuo AI yang Viral!
-
DeepSeek Diblokir di Australia, Dilarang Ada di HP PNS
-
DeepSeek Aman Dipakai di Indonesia? Ini Penjelasan Pakar Siber
-
Potret Diduga Lamar Pacar di Paris Viral, Taecyeon 2PM Beri Penjelasan
-
Antares Eazy Cegah Bullying di Sekolah dengan IP Camera Berbasis AI
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden
-
Soal Kerja Sama Keamanan RI-Australia, Legislator PDIP Ini Kasih 2 Catatan, Minta Prabowo Hati-hati
-
Babak Baru Kasus Korupsi CSR BI-OJK: KPK Kejar Aliran Dana, 2 Staf Ahli Heri Gunawan Diperiksa