Suara.com - Di tengah kebijakan efisiensi anggaran terhadap sejumlah kementerian/lembaga yang digembar-gemborkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi sorotan setelah muncul unggahan di media sosial berisi undangan acara peluncuran logo baru kementerian tersebut.
Dalam unggahan yang dibagikan akun X, @BosPurwa pada Kamis (20/2/2025), undangan tertanggal 16 Januari 2025 itu tampak tertulis tema acara "Louching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pentas Seni menampilkan DEWA 19" yang akan digelar pada Jumat (21/2/2025).
Undangan acara peluncuran logo yang akan diramaikan oleh Band Dewa 19 juga tampak ditanda tangani oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait alias Ara.
"Efisiensi? Pentas seni dewa 19," demikian keterangan akun X, @BosPurwa dalam unggahannya dilihat Suara.com, Jumat.
Sontak unggahan tersebut lantas diramaikan oleh netizen dengan beragam komentar. Namun, kebanyakan netizen mengolok-olok karena penulisan "Lounching" dalam undangan acara itu. Padahal penggunaan kata dalam bahasa Inggris adalah launching.
"Yang atas lounching...yg bawah louching, dikira rapat rt... -selesai. Sekelas kementrian, surat resmi bahasanya campur aduk, salah pulak, gagu," cibir akun @ak********.
"Seriusan itu nulis launchingnya “lounching”? Mereka sekolah gak sih?" sindir akun @me**********.
"Pak,ga malu pak? @Maruarar_Sirait," celetuk akun @hu********
Bahkan, format penulisan undangan peluncuran logo baru Kemen PKP itu pun direvisi oleh netizen karena penggunaan bahasa Indonesia dianggap amburadul.
Baca Juga: Menggema usai Band Sukatani Dibredel, "Bayar Polisi" Trending di X: Kok Takut Sama Lagu, Cemen!
"Tolong kalau nulis surat pastiin orangnya menguasai penulisan surat dan bahasa Indonesia," tulis akun @ai******* sembari mencorat-coret format penulisan dalam undangan tersebut karena dianggap salah.
Tak hanya itu, netizen lainnya juga banyak yang mengaitkan soal efisiensi anggaran dengan nama band Dewa 19 yang akan meramaikan acara peluncuran logo Kementerian PKP. Bahkan, ada yang menguliti soal tarif manggung band yang digawangi Ahmad Dhani dkk.
"Apa urgensinya ganti logo? Ahhhh pemborosan anggaran aja," kecam akun @re**********.
"Hidup efisiensi," celetuk akun @Ar******* sembari membagikan tangkapan layar soal informasi tarif manggung Band Dewa 19.
"Efisiensi hanya untuk rakyat jelata...PAHAM KALEAN..???" sindir akun @Ca******* disertai emoji tertawa.
Berita Terkait
-
Menggema usai Band Sukatani Dibredel, "Bayar Polisi" Trending di X: Kok Takut Sama Lagu, Cemen!
-
Ngaku Senang Dikritik dan Ikut Kepal Tangan Kiri, Massa Demo Indonesia Gelap Auto Bubar usai Ditemui Utusan Prabowo
-
Sukses Kabur ke Jerman, Guru TK Skakmat Bahlil usai Ngoceh Nasionalisme: Bapak Udah Bisa Kasih Makan Rakyat?
-
Nunduk Baca Teks, Public Speaking Widiyanti Menteri Terkaya di Kabinet Prabowo Ramai Dicibir: Kayak Bocah SMP Presentasi
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!